MATARAMRADIO.COM – Pemerintah daerah menegaskan komitmen mendukung Prioritas Pembangunan Nasional melalui sinkronisasi program strategis dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur guna meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta memperkuat industri kreatif dan agromaritim di sentra produksi.
Berdasarkan dokumen sinkronisasi program prioritas nasional dan provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) menjadi perangkat daerah pelaksana sejumlah program strategis.
Program dengan alokasi anggaran terbesar adalah Program Penyelenggaraan Jalan dengan total anggaran mencapai Rp22 miliar, terdiri atas belanja operasi Rp11,9 miliar dan belanja modal Rp10,1 miliar. Program ini difokuskan untuk peningkatan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,339 miliar untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Program ini diarahkan untuk mendukung pengelolaan irigasi, ketahanan air, serta pengendalian daya rusak air yang berdampak langsung pada sektor pertanian dan produksi.
Sementara itu, Program Pengembangan Permukiman memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp4,056 miliar, yang ditujukan untuk peningkatan kualitas lingkungan hunian masyarakat agar lebih layak, sehat, dan berkelanjutan.
Dalam Rancangan APBD 2026, terdapat pula beberapa program yang belum mendapatkan alokasi anggaran, yakni Program Pengembangan Perumahan serta Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional. Kedua program tersebut tercatat dengan pagu nol dan akan menjadi bahan evaluasi serta penyesuaian kebijakan pada tahap perencanaan berikutnya.
Sinkronisasi program ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menerjemahkan agenda pembangunan nasional ke dalam kebijakan dan program konkret di tingkat provinsi. Infrastruktur diposisikan tidak hanya sebagai pembangunan fisik, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah pada Tahun Anggaran 2026.(***)
