MATARAMRADIO.COM – Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar menyatakan pemerintah provinsi NTB harus turut melakukan intervensi agar angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara berkurang.
“Jika menginginkan angka kemiskinan di Lombok Utara berkurang, pemerintah Provinsi NTB harus ikut intervensi,” katanya usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD NTB dalam rangka HUT ke 67 NTB, Selasa 16 Desember 2025.
Menurut Bupati, salah satu indikator penilaian kemiskinan adalah kualitas Hunian masyarakat. Dan semua tahu, sejak terjadi gempa pada 2018 yang mengakibatkan banyak bangunan rusak, pemerintah Kabupaten Lombok Utara hingga saat ini belum mampu menyelesaikan pembangunan semua bangunan warga yang terdampak gempa.
“Ada 2700 an rumah yang harus diselesaikan pasca gempa. Sedang rumah tidak layak huni ada 7000 an. Namun jika ditotal ada sekitar sebelas ribuan rumah tidak layak huni yang harus diselesaikan,” katanya.
Akibat banyaknya hunian masyarakat yang belum terselesaikan ditambah banyaknya rumah tidak layak huni, jelas Bupati berimbas pada angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara.
“Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara termasuk tinggi akibat banyak bangunan yang belum diselesaikan,” katanya.***
