MATARAMRADIO.COM –.Sebagai provinsi kepulauan, NTB memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai ancaman, mulai dari gempa bumi, letusan gunung api, banjir, hingga kekeringan. Kondisi geografis tersebut menuntut perencanaan yang terukur, holistik, dan berbasis risiko.
“Penanggulangan bencana bukan hanya urusan pemerintah, tetapi urusan bersama yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan. Dengan perencanaan yang baik, risiko dapat ditekan, kerugian ekonomi berkurang, dan kualitas hidup masyarakat meningkat,” kata Sekretaris Bappeda NTB Baiq Yunita Puji Widiani saat kick off Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Annual Working Plan (AWP) 2026 yang digelar di Mataram, Rabu, 26 Februari 2026.
Kick off tersebut merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana). Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya penguatan sistem manajemen risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim di provinsi.
Baiq Yunita mengatakan, kolaborasi dengan Program SIAP SIAGA telah terjalin sejak 2021 dan telah menjadi salah satu mitra utama pembangunan di NTB.
“Pemerintah Provinsi NTB semakin memantapkan kolaborasi dan kerja sama multipihak, termasuk dengan Program SIAP SIAGA untuk ketangguhan bencana dan perubahan iklim,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTB melalui dukungan Program SIAP SIAGA, lanjutnya, mendukung upaya pemerintah provinsi dalam penguatan sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, serta tata kelola risiko yang lebih baik. Selain itu, SIAP SIAGA ini juga mendorong praktik adaptasi berbasis ekosistem, konservasi, dan pemanfaatan penghidupan berkelanjutan.
Ia menilai, upaya pengurangan risiko bencana turut berdampak pada iklim investasi daerah. Dengan risiko yang lebih terkendali, NTB menjadi lebih menarik bagi investor, terutama di sektor pariwisata dan energi terbarukan.
Dalam konteks tersebut, BAPPEDA berperan sebagai koordinator lintas sektor untuk memastikan seluruh kegiatan multipihak selaras dengan target RPJMD serta memiliki indikator capaian yang terukur, baik dalam aspek ketangguhan bencana maupun adaptasi perubahan iklim.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, kapasitas teknis dan kelembagaan yang perlu diperkuat, serta kompleksitas perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi.
“Kolaborasi dan kerja sama multipihak merupakan peluang besar, termasuk melalui dukungan kerja sama internasional seperti Program SIAP SIAGA. Kami ingin menjadikan NTB sebagai laboratorium kebijakan adaptasi iklim berbasis kepulauan,” ujarnya.
Sementara itu, First Secretary (Humanitarian) Kedutaan Besar Australia, Catherine Meehan, mengatakan Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) bangga dapat terus bermitra dengan Pemerintah Indonesia melalui Program SIAP SIAGA. Menurut dia, SIAP SIAGA merupakan kemitraan jangka panjang yang bertujuan memperkuat sistem manajemen risiko bencana, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memastikan respons dan pemulihan yang lebih efektif dan inklusif.
“Kami menyambut baik pelaksanaan Kick Off ini sebagai langkah penting untuk menyelaraskan Rencana Kerja Tahunan SIAP SIAGA dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) provinsi dan kabupaten. Penyelarasan ini krusial agar investasi bersama benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah dan menghasilkan dampak berkelanjutan,” katanya.
Ia menekankan bahwa melalui Progran SIAP SIAGA, Pemerintah Australia mendorong integrasi prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), serta konvergensi antara adaptasi perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
“Ketangguhan tidak hanya tentang sistem, tetapi juga memastikan kelompok paling rentan dilibatkan dan dilayani dengan lebih baik,” ujarnya.
Catherine mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah kabupaten yang terus mendorong kolaborasi lintas sektor. Menurut dia, ketangguhan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kemitraan yang kuat, kepemimpinan lokal, dan pembelajaran bersama dari praktik di lapangan.
Hal senada disampaikan Team Leader Program SIAP SIAGA, Lucy Dickinson, yang menyebut kick off AWP 2026 bukan sekadar peluncuran rencana kerja, tetapi ruang untuk memastikan setiap dukungan program benar-benar digunakan dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
“Fokus kami adalah memastikan keberlanjutan dampak—bukan hanya melalui aktivitas, tetapi melalui penguatan sistem, kemitraan yang lebih matang, serta kapasitas pemerintah daerah untuk memimpin agenda ketangguhan secara mandiri,” katanya.
Menurut Lucy, penyelarasan antara Rencana Kerja Tahunan Program SIAP SIAGA dengan RKPD provinsi dan kabupaten menjadi sangat penting agar dukungan program terintegrasi dalam sistem perencanaan daerah dan tidak berdiri sendiri.
Lucy juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara BPBD, BAPPEDA, OPD teknis, serta mitra masyarakat sipil untuk mempercepat implementasi di lapangan.
“Tidak ada satu institusi pun yang bisa membangun ketangguhan sendirian. Karena itu, melalui diskusi kelompok dan pemaparan rencana kerja hari ini, kami berharap ada kesepahaman yang jelas mengenai prioritas 2026, pembagian peran, dan mekanisme koordinasi,” ujarnya.
Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin menyampaikan bahwa dukungan SIAP SIAGA selama ini membantu memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, khususnya di Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Sumbawa.
Dengan dukungan teknis dan pendampingan, sejumlah inisiatif telah dikembangkan, mulai dari penguatan forum pengurangan risiko bencana, peningkatan kapasitas aparat daerah, hingga pengarusutamaan isu disabilitas dalam manajemen bencana.
Pemerintah Provinsi NTB berharap kolaborasi ini menjadi bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang menempatkan ketangguhan bencana dan adaptasi iklim sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
“Kolaborasi Pemerintah Provinsi NTB dengan Program SIAP SIAGA menjadi strategi pembangunan daerah menuju NTB yang makmur dan mendunia,” katanya. (Kominfotik/MRC)
