MATARAMRADIO.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memantapkan langkah strategis dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2026.
Melalui sinkronisasi program pusat dan daerah, berbagai intervensi difokuskan pada penguatan swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Komitmen tersebut tercermin dalam alokasi anggaran yang tertuang dalam Rancangan APBD 2026, khususnya pada sektor pertanian, peternakan, ketenagakerjaan, dan perikanan tangkap.
Dorong Sarana Pertanian, Rp12 Miliar Lebih Dialokasikan
Pada sektor pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi ujung tombak pelaksanaan sejumlah program prioritas.
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian mendapat alokasi terbesar, yakni sebesar Rp12.003.257.600,00 pada belanja operasi. Anggaran ini diarahkan untuk memperkuat dukungan sarana produksi pertanian dan peternakan guna meningkatkan produktivitas serta menjamin ketersediaan pangan daerah.
Selain itu, Program Penyuluhan Pertanian juga memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp436.683.000,00. Penyuluhan menjadi instrumen penting dalam mentransfer teknologi, meningkatkan kapasitas petani dan peternak, serta mempercepat adopsi praktik pertanian modern yang berkelanjutan.
Sementara itu, Program Perizinan Usaha Pertanian dialokasikan sebesar Rp25.000.000,00 untuk mendukung kemudahan berusaha, legalitas usaha, serta peningkatan iklim investasi di sektor pertanian.
Adapun Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada tahun anggaran ini tercatat belum memperoleh alokasi anggaran.
Perluas Akses Kerja dan Produktivitas Tenaga Lokal
Dalam mendukung kemandirian ekonomi daerah, sektor ketenagakerjaan turut mendapat perhatian. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Program Penempatan Tenaga Kerja dialokasikan anggaran sebesar Rp40.650.000,00.
Program ini bertujuan memperluas akses kesempatan kerja, meningkatkan penempatan tenaga kerja lokal, serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor produktif berbasis potensi daerah.
Penguatan Ekonomi Biru di Pelabuhan Perikanan
Sektor perikanan tangkap juga menjadi bagian penting dalam sinkronisasi prioritas nasional dan provinsi. Upaya penguatan ekonomi biru diwujudkan melalui dukungan pada dua pelabuhan perikanan strategis di NTB.
Di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dialokasikan sebesar Rp20.750.000,00, sementara Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mendapat dukungan sebesar Rp86.179.600,00.
Sementara itu, Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar memperoleh alokasi sebesar Rp10.000.000,00 untuk Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Rp50.589.800,00 untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Dukungan ini diharapkan mampu meningkatkan tata kelola pelabuhan, memperkuat pelayanan kepada nelayan, serta mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah hasil perikanan.
Sinkronisasi untuk Kemandirian Bangsa
Seluruh program tersebut merupakan bagian dari upaya memantapkan sistem pertahanan keamanan negara melalui kemandirian pangan, penguatan ekonomi hijau dan biru, serta pengembangan sektor-sektor produktif daerah.
Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Tahun Anggaran 2026 menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat NTB.
Dengan penguatan sektor pertanian, peternakan, ketenagakerjaan, dan perikanan tangkap, NTB menegaskan komitmennya menjadi daerah yang mandiri, produktif, dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan. ***
