MATARAMRADIO.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil menekan angka kasus stunting di 2025.
Berdasarkan data konsolidasi per Desember 2025, persentase stunting di NTB tercatat 13,39 persen atau 51.809 kasus dari 387.065 balita.
Angka ini menunjukkan capaian positif karena lebih rendah dari rata-rata nasional 18,8 persen serta telah melampaui target NTB Tahun 2025 sebesar 21,7 persen
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menyatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas sektor yang terus diperkuat hingga ke tingkat desa.
“Alhamdulillah, capaian stunting NTB per Desember 2025 berada di angka 13,39 persen. Ini bukan sekedar angka, tetapi cerminan dari kerja nyata pemerintah daerah bersama kabupaten/kota, tenaga kesehatan, kader, serta partisipasi masyarakat yang terus bergerak memperbaiki kualitas tumbuh kembang anak-anak NTB,” katanya.
Menurut Kadis, penurunan stunting adalah agenda prioritas pemerintah provinsi NTB karena menyangkut masa depan generasi NTB.
“Stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM. Karena itu, Pemprov NTB bersama Kab/Kota Se-NTB tidak hanya fokus pada capaian, tetapi juga pada kesinambungan program agar kasus baru bisa dicegah sejak awal. Ini komitmen kita bersama untuk melahirkan generasi NTB yang sehat, kuat, dan unggul,” katanya.
Adapun capaian penanganan Stunting per Kabupaten/Kota di NTB Desember 2025 berdasarkan data laporan gizi pada aplikasi sigizikesga Kementerian RI 2026:
Kabupaten Lombok Barat: 9,58 persen, Kabupaten Lombok Tengah: 9,99 persen, Kabupaten Lombok Timur: 22,39 persen, Kabupaten Sumbawa: 10,70 persen, Kabupaten Dompu: 12,61 persen, Kabupaten Bima: 12,22 persen, Sumbawa Barat: 7,1 persen, Lombok Utara: 14,18 persen, Kota Mataram: 6,57 persen dan Kota Bima: 9,49 Persen
Pemprov NTB memandang data tersebut sebagai dasar penting untuk memastikan intervensi yang dilakukan lebih terarah, tepat sasaran, serta memperkuat daerah-daerah yang masih membutuhkan percepatan.
“Data kabupaten/kota menjadi pijakan untuk memperkuat strategi. Daerah yang sudah rendah tetap dijaga agar tidak naik, sementara daerah dengan angka lebih tinggi akan kita dorong percepatan intervensinya melalui program yang lebih fokus dan masif,” katanya. .
Selain capaian tahun 2025, hasil pemantauan juga menunjukkan perkembangan kasus baru pada awal 2026.
Pada Januari 2026, NTB mencatat 0,6 persen atau 1.890 kasus stunting baru, data ini tentunya menjadi pengingat bahwa pencegahan stunting harus terus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh lengah.
Rincian perkembangan stunting baru Januari 2026, yakni Lombok Barat: 1,0 persen (479 kasus baru) Lombok Tengah: 0,9 persen (653 kasus baru), Lombok Timur: 0,8 persen (545 kasus baru), Sumbawa: 0,3 persen (79 kasus baru), Dompu: 0,0 persen (tidak ada stunting baru), Bima: 0,1 persen (36 kasus),Sumbawa Barat: 0,4 persen (39 kasus baru), Lombok Utara: 0,3 persen (41 kasus baru) Kota Mataram: 0,001 persen (4 kasus baru), Kota Bima:
Gubernur Iqbal mengapresiasi daerah yang berhasil menekan kasus baru, sekaligus mendorong percepatan penguatan layanan pada wilayah yang masih menunjukkan penambahan kasus.
, “Penanganan stunting bukan pekerjaan musiman. Kita harus menguatkan pencegahan di hulu, mulai dari ibu hamil, pola asuh, gizi keluarga, sampai layanan kesehatan yang konsisten di Posyandu dan Puskesmas. Semua pihak harus bergerak,” katanya.
Harus diingat, jelas Kadis Pencegahan Dimulai dari Keluarga, untuk itu Pemprov NTB menekankan pencegahan stunting tidak hanya bertumpu pada layanan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, terutama keluarga.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr Lalu Hamzi Fikri menyatakan pihaknya akan memperkuat langkah-langkah strategis untuk menjaga tren penurunan stunting sekaligus menekan kasus baru secara cepat dan terukur.
“Capaian tahun 2025 ini patut kita syukuri, namun kita tidak boleh berhenti. Tahun 2026, Dinas Kesehatan NTB bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan memperkuat pencegahan dan penanganan stunting melalui intervensi yang lebih terarah, berbasis data, serta mempercepat respons terhadap kasus baru,” jelas Fikri.
Ia menyebutkan sejumlah langkah utama yang akan dijalankan, antara lain; Aksi Bergizi di Sekolah, untuk membangun pola konsumsi sehat sejak usia dini, Penguatan Surveilans Gizi, agar data lebih akurat dan cepat ditindaklanjuti.
Kemudian, Pemantauan Pertumbuhan Balita, melalui layanan Posyandu dan Puskesmas secara rutin, Refreshing PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Balita), untuk memperkuat edukasi keluarga, Tatalaksana Masalah Gizi, termasuk penanganan cepat pada balita berisiko.
Selanjutnya koordinasi lintas program dan lintas sektor, agar intervensi lebih kuat dan terintegrasi.
Monitoring dan evaluasi program gizi di Desa Berdaya, sebagai lokus percepatan, Pembinaan gizi bagi SPPG Program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar tepat sasaran dan berkualitas, Pemenuhan Pita LILA untuk skrining keluarga, sebagai deteksi dini risiko stunting.
“Kami juga menekankan pentingnya intervensi berkelanjutan untuk kasus stunting baru, serta dukungan kabupaten/kota dalam pendampingan Survey SSGI 2026. Target kita jelas: menurunkan stunting dengan cara yang terukur, konsisten, dan menyentuh keluarga sebagai pusat pencegahan,” jelas Hamzi Fikri. **
