MATARAMRADIO.COM — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memastikan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di Desa Pengantap, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat dan Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah berjalan terukur dan berdampak bagi masyarakat termasuk mempercepat pemulihan kerusakan infrastruktur dan normalisasi aliran sungai.
Hal itu terungkap dalam rapat terbatas yang digelar Rabu, 14 Januari 2926 dan dihadiri Plh. Sekda NTB, Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman, Kepala BPBD, Kepala Dinas ESDM, Kepala BPKAD dan Inspektur Inspektorat
Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menyampaikan dalam rapat tersebut Gubernur meminta penanganan dilakukan cepat, tepat, dan kolaboratif.
“Koordinasi antar OPD di kabupaten/kota akan memperkuat dan mempercepat penanganan dampak banjir di lapangan,” katanya.
Selain itu, Gubernur memerintahkan BPBD melakukan pendataan dan kajian teknis sebagai dasar percepatan penetapan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat. Kabupaten/kota yang telah memiliki SK Siaga Bencana Hidrometeorologi diminta segera menaikkan status menjadi tanggap darurat saat bencana terjadi, sementara daerah yang belum memiliki SK siaga dapat langsung menetapkan SK tanggap darurat agar respons penanganan tidak tertunda.
Penetapan status, jelas Ahsanul Khalik penting guna memperkuat sinergi pendanaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), terutama dalam menangani kerusakan jalan, jembatan, saluran, dan penguatan tebing sungai. Rapat juga memastikan kesiapan BTT untuk mendukung penanganan dampak bencana, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
“BTT harus siap digunakan untuk mempercepat pemulihan, dengan pola sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota,” jelasnya.
Gubernur juga memberi perhatian khusus terhadap potensi dan kejadian bencana di kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Karena itu, Gubernur meminta Kepala BPBD mencermati setiap perkembangan dan memastikan penanganan dilakukan secara cepat dan akurat.
Untuk mendukung sistem pelaporan cepat, Gubernur mengarahkan agar seluruh elemen relawan diaktifkan secara optimal, termasuk Tagana, TRC BPBD, serta komunitas kebencanaan yang tumbuh di tengah masyarakat, sehingga informasi lapangan dapat diterima lebih cepat sebagai bagian dari kesiapsiagaan daerah.
Untuk penanganan jangka pendek, jelas Ahsanul Khalik diarahkan pada pembersihan sedimentasi sungai, pengerukan saluran dan drainase, serta pembukaan akses jalan yang tertutup material banjir. Sebagai tindak lanjut, tadi malam Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB telah mengirim alat berat untuk pembersihan sedimentasi, dan alat tersebut sudah tiba di Dusun Pengantap, Sekotong, serta siap dioperasikan.
Terkait kondisi di Desa Kabul, Gubernur meminta Dinas ESDM menyusun kajian perizinan dan pola pemanfaatan material pasir yang aman dan legal, agar normalisasi sungai berjalan cepat sekaligus membuka peluang usaha masyarakat secara tertib dan sesuai aturan.***
