MATARAMRADIO.COM — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dipastikan akan menggelar mutasi pejabat pada pertengahan September 2025. Kepastian ini disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Edwin Hadiwijaya, usai menghadiri rapat koordinasi bersama Bupati H. Haerul Warisin.
Agenda rotasi jabatan tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk menyegarkan struktur birokrasi sekaligus mendorong kinerja pemerintahan agar lebih optimal.
Menurut Edwin Hadiwijaya, rencana mutasi sudah melalui tahapan evaluasi panjang.
Pemerintah daerah menekankan bahwa proses ini akan dijalankan secara objektif, tanpa kepentingan politik sesaat, dan lebih berorientasi pada kebutuhan organisasi pemerintahan.
“Mutasi ini akan dilakukan berdasarkan pertimbangan kinerja dan kebutuhan organisasi, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Semua berjalan transparan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Edwin seperti dilansir channelntb.com.
Edwin menegaskan, mutasi pejabat Lombok Timur tidak boleh dipandang sebagai ajang balas budi atau kepentingan politik.
Sebaliknya, mutasi justru ditujukan untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat (the right man in the right place). Dengan begitu, setiap perangkat daerah mampu bekerja lebih fokus dalam menjalankan program prioritas pembangunan.
“Prinsip kami adalah menempatkan pejabat sesuai kompetensinya. Tidak ada like and dislike. Semua diproses dengan standar profesional,” tambahnya.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam kesempatan terpisah juga menegaskan komitmen serupa. Ia menekankan bahwa mutasi adalah hal biasa dalam dinamika birokrasi, namun harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan kegaduhan.
“Mutasi itu sesuatu yang wajar. Tapi saya ingin semuanya dilakukan dengan tenang, transparan, dan mengutamakan kepentingan daerah. Jangan sampai ada yang merasa dianaktirikan,” ujarnya.
Konteks Politik dan Administrasi
Rencana mutasi ini muncul di tengah situasi Lombok Timur yang tengah mempersiapkan diri menghadapi berbagai agenda penting, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Dengan stabilitas pemerintahan yang terjaga, proses mutasi pejabat diyakini akan memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam mengawal program pembangunan yang sudah dicanangkan sejak awal periode kepemimpinan Bupati Haerul dan Wabup Edwin.
Dalam konteks politik, pengumuman mutasi ini juga menarik perhatian publik. Tidak sedikit masyarakat yang menilai bahwa rotasi jabatan menjelang tahun politik rawan dipolitisasi. Namun Edwin memastikan, keputusan yang diambil sepenuhnya untuk memperkuat birokrasi, bukan untuk kepentingan politik praktis.
“Jangan ada spekulasi yang berkembang. Fokus kita adalah pelayanan masyarakat dan peningkatan kinerja birokrasi,” kata Edwin menegaskan.
Mutasi pejabat di Lombok Timur dipandang sebagai momentum penting untuk menata kembali roda pemerintahan.
Dengan menempatkan aparatur sesuai dengan bidang dan keahliannya, diharapkan tercipta birokrasi yang lebih solid, responsif, dan adaptif terhadap tantangan baru.
Edwin menambahkan bahwa evaluasi kinerja akan terus dilakukan secara berkala, tidak hanya menjelang mutasi. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap pejabat yang diberi amanah benar-benar mampu mengemban tanggung jawab dengan baik. (editorMRC)
