Pemprov NTB Diminta Jadi Mediator antara Driver Online dengan Aplikator

MATARAMRADIO.COM. – Sekitar seratus lebih driver ojek online (ojol) baik kendaraan roda dua maupun roda empat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur NTB, jalan Pejanggik Mataram pada Kamis 17 April 2025.


Mereka meminta agar pemerintah provinsi NTB menjadi mediator, mempertemukan para driver ojol dengan aplikator yang selama ini membawahi mereka.

BACA JUGA:  Kuripan, Desa Digital Pertama di Lombok Barat


” Kami tunggu jawaban pemrintah provinsi NTB 1 x 24 jam, untuk mempertemukan kami dengan aplikator. Dimana dan kapan waktunya,” kata koordinator aksi, Rudy


Rudi juga meminta agar pemerintah tegas memberikan sanksi terhadap aplikator yang melanggar regulasi terkait potongan biaya aplikasi 10 – 20 persen.


Selain itu, Rudy meminta agar menghapus skema bisnis atau slot program yang dibuat oleh manajemen aplikator karena merugikan driver online.

BACA JUGA:  Generasi Muda Jangan Lupa Tradisi


“Mereka yang ikut program (skema bisnis) hanya mendapatkan sedikit,” katanya.


Penting juga agar tarif dasar transportasi dinaikkan sehingga bisa menutupi biaya operasional.


“Selama ini per kilometer biayanya Rp 2500, kalau bisa dinaikkan menjadi Rp 3.500 – Rp 4.500,” katanya.


Saat ini, jelas Rudy jumlah diver online se NTB sekitar 1700 hampir sama jumlahnya dengan ojek online (ojol). ***

BACA JUGA:  Masih Ditemukan Kerupuk Mengandung Boraks