MATARAMRADIO.COM – Roadshow Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 di Pulau Sumbawa terus berlanjut. Setelah sebelumnya singgah di Kabupaten Sumbawa Barat atau Bumi ‘Pariri Lema Bariri’ dan Kabupaten Dompu, kali ini, skuad Mi6 singgah di Kabupaten Bima.
Di Bima, Mi6 mengumpulkan puluhan Pedagang Kaki Lima (PK) di bawah naungan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kabupaten Bima dan Kota Bima. Skuad Mi6 dipimpin langsung oleh Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto.
Bambang Mei didampingi langsung oleh Ketua APKLI Provinsi NTB Abdul Majid. Tampak hadir juga Ketua Ansor kota Bima, Rafik, Ketua Ansor Kabupaten Bima, Kurniawan dan sejumlah aktivis PMII dan Kopri Bima.
Di Bima, tepatnya di Kompleks Pantai Lawalata, Mi6 bersama APKLI NTB mengumpulkan puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Kota Bima dan Kabupaten Bima pada Selasa (25/6/2024). Pertemuan yang dilakukan di lapak PKL pinggir pantai menambah semarak suasana.
Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto menerangkan, bahwa agenda yang dilakukan Mi6 semata-mata untuk mendengar dari lebih dekat suara dari para PKL. Menurutnya, PKL merupakan eksponen atau kelompok profesi yang perlu diperhatian lebih oleh pemerintah.
PKL merupakan kelompok ‘rentan’ penyangga ekonomi keluarga. Selain itu, pria yang beken disapa Didu itu memandang bahwa laju dan gerak perekonomian masyarakat paling bawah dapat dilihat salah satunya dari kesejahteraan para PKL.
“Kami dari Mi6 ingin turun langsung, berdialog dengan teman-teman PKL. Kami tidak ingin memperoleh informasi yang kurang tepat. Kami ingin melihat dan merasakan langsung bagaimana kondisi real dari masyarakat.
Selain itu, acara ini kan juga bisa menjadi ajang silaturrahim antara Mi6 dengan teman-teman PKL di Bima,” kata Didu.
Mantan Eksekutif Daerah (ED) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB itu melihat, kondisi dan penataan para PKL di Bima cukup tertata, baik yang ada di pusat kota maupun sepanjang bibir pantai.
Nantinya, aspirasi dan harapan dari para PKL akan pihaknya tuangkan dalam bentuk aspirasi tertulis untuk kemudian disampaikan kepada para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024, khususnya kepada Rohmi Firin karena lebih memiliki kepedulian dan keberpihakan kepada PKL.
“Mi6 mendorong Paket Rohmi Firin untuk membuat Komitmen Politik dan Pakta Integritas Bersama PKL untuk memenangkan Pilgub NTB 2024,” kata didu.
Didu menambahkan Paket Rohmi Firin jika kelak memenangkan Pilgub NTB 2024 perlu memangkas semua prosedur/ aturan yang merumitkan PKL untuk berusaha.
“Bantuan dan Pembinaan perlu diperbanyak agar PKL bisa merasakan langsung kehadiran Pemimpin yang Baru NTB,” imbuh didu
Selain itu terkait pengurusan Label Halal PKL , Mi6 mendorong APKLI mengkolektifkan pengurusan izin Sertifikat Halal PKL kota Bima agar lebih efektif dan efisien.
“Hal ini penting agar PKL kota Bima bisa merasakan kehadiran APKLI dan Pemerintah sebagai pengayom dan pelindung PKL,” urai didu.
Terakhir, Didu memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada APKLI NTB yang telah memfasilitasi pertemuan antara Mi6 dengan para PKL di Kabupaten Bima dan Kota Bima.
“Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua APKLI NTB Pak Abdul Majid yang hebat yang telah memfasilitasi pertemuan dengan teman-teman PKL di Bima,” bebernya.
Terpisah Ketua Ansor Kota Bima, Rafik mendukung upaya Mi6 menyampaikan aspirasi PKL Kota Bima kepada Rohmi Firin.
“Momen ini sangat penting sekali untuk ditindak-lanjuti keatas, misalnya Mi6 ini mengarahkan kita ke Bu Rohmi dan Musyafirin , kita siap galang PKL se kota Bima,” ujar Rafik seraya menambahkan dirinya dekat sekali dengan PKL di dua titik yang merupakan pusat PKL di Kota Bima yakni di Sarasuta dan Amahami.
Selain itu Ketua Ansor Kota Bima menambahkan PKL kota Bima perlu pendampingan ekstra dari APKLI , khususnya pendampingan untuk mendapatkan bantuan.
“Yang kedua, pendampingan terkait inovasi dan kreatifitas agar dagangan/jajanannya lebih bisa dikonsumsi oleh publik ,” tandas Rafik
Sementara itu, Ketua APKLI NTB Abdul Majid dalam arahannya berharap agar para PKL di Bima memanfaatkan acara tersebut untuk menyampaikan keluhan dan harapannya. Pihaknya juga mengapresiasi upaya Mi6 yang ingin turun langsung melihat kondisi para PKL untuk nantinya disampaikan kepada para paslon yang akan berlaga di Pilgub NTB 2024.
Lebih jauh, Abdul Majid mengapresiasi atas perhatian yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemkot Bima yang telah memberikan perhatian kepada para PKL selama ini.
“Saya dapat informasi, di Bima ini belum pernah ada penggusuran PKL. Tapi juga memang kami lihat belum ada penataan lebih lanjut. Kami tentu meminta Pemda untuk lebih memperhatikan para PKL sekaligus berterima kasih atas pembinaan yang selama ini diberikan kepada PKL Bima. Kami tetap berharap Pemda di Bima dapat lebih memberikan pembinaan lebih banyak kepada para PKL,” tutur Majid.
Majid menggarisbawahi, saat ini harus diakui memang masih ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik.
Karena itu, diharapkan pemetaan isu strategis roadshow ini akan dapat melahirkan dan menciptakan platform dialog antara pemerintah dan PKL untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka.
Selain itu, diharapkan pula akan dapat menggagas penyediaan fasilitas dan infrastruktur. Hal yang teramat penting untuk memastikan PKL memiliki akses ke fasilitas yang layak, semisal tempat berjualan yang bersih dan aman.
Termasuk juga untuk pengembangan kapasitas, semisal pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan para PKL dalam manajemen bisnis.
“Kalau mau disimpulkan, mendengarkan suara PKL pada akhirnya akan membantu kepala daerah memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya melayani segelintir kelompok elite, tetapi juga populasi yang lebih luas,” tutup Majid
Curhatan PKL di Kabupaten Bima dan Kota Bima
Sementara itu, Ketua APKLI Kota Bima Kusdiono berterima kasih kepada Mi6 dan APKLI NTB yang berkenan hadir mendengar langsung keluhan dan harapan PKL di Bima.
Pria yang akrab disapa Dion itu bercerita, dalam lima tahun terakhir, pernah ada penggusuran PKL dari pemerintah.
“Tetapi saat itu bisa kita selesaikan, diberikan alternatif dan setelah itu bisa ditata,” bebernya.
Catatan yang paling penting menurut Dion adalah bantuan permodalan. Dion tak menampik bahwa Pemkot Bima memang telah memberikan bantuan gerobak untuk para PKL.
Selanjutnya, Dion menyorot soal kian ramainya trend jualan online di Kota Bima. Selanjutnya, pihaknya juga menyoroti ihwal pemberian izin retail modern di Kota Bima.
“Ketika Pemkot memberi izin retail modern, ini banyak penolakan. Akhirnya dibuat kesepakatan, boleh retail masuk tetapi produk lokal kami wajib diterima. Nyatanya tidak seperti yang kami harapkan. Sampai saat ini tidak ada tindaklanjut,” ujarnya.
Selanjutnya, Dion berharap ada pemberian pelatihan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) para PKL untuk lebih adaptif dengan perkembangan zaman.
“Grab di Bima ini dikenal bukan untuk ngangkut orang, tetapi antar makanan. PKL yang kita otomatis terlindas,” paparnya.
Selanjutnya, Dion juga berharap ada perhatian lebih khusus kepada para PKL yang berjualan makanan atau jajanan khas Bima.
Selanjutnya, salah seorang PKL yakni Mega Mustika menyampaikan curhatannya. Pedagang Jajanan tradisional Khas mbojo itu mengaku merasa senang bisa diundang hadir di acara tersebut.
“Selaku PKL, kemarin belum setahun di kampung saya dapat bantuan rombong (gerobak) tetapi yang dapat justru orang yang tidak masuk kelompok, dan mungkin kurang aktif. Saya pribadi yang aktif malah ndak dapat. Padahal saya berjualan setiap hari,” bebernya.
“Mungkin Bapak-Bapak bisa mewakili untuk menyampaikan. Kalau di Kota Bima juga lapak belum tertata rapi, setahu saya PKL harus diberikan tempat khusus, terutama di dekat istana. Di sana kan belum bagus (tertata),” imbuhnya.
Ia juga berharap, khusus di tempat-tempat seperti Pantai Amahami, pihaknya berharap tidak hanya diberikan berjualan pada hari Minggu saja.
“Selanjutnya ini ada masalah perizinan, kalau kita punya usaha kan harus ada izin, ini saya kira terlalu ribet. Termasuk juga pemberian label halal, ini sangat penting dan kami butuh,” bebernya
Ketua APKLI Kabupaten Bima M. Iqbal juga menyampaikan perspektifnya soal kondisi para PKL di Kabupaten Bima.
“Persoalan kota dan kabupaten hampir sama, tapi kami di kabupaten memamg wilayahnya lebih luas. Beberapa PKL yang sudah kami akomodir soal izin, label halal, sudah kami difasilitasi. Kami intens berkomunikasi dengan dinas perindustrian dan perdagangan,” bebernya.
“Di beberapa tempat kami sudah mengajukan pinjaman tanpa bunga dengan Bank NTB Syariah. Ini hasil arahan Ketua APKLI NTB, kemarin sudah terealisasi mendapat pinjaman Rp 5 juta tanpa bunga. Tapi tahun 2024 belum ada bantuan fisik, kalau tahun sebelumnya sudah ada bantuan boks jaulan, payung dan lain-lain,” sambung Iqbal.
