MATARAMRADIO.COM – Rencana pemerintah menaikkan Ongkos Naik Haji (ONH) menuai polemik di masyarakat. Komentar dan tanggapan beragam beredar luas melalui jejaring media sosial.
Tokoh NTB yang juga mantan Bupati Lombok Timur dua periode H Ali Bin Dahlan memberikan penilaian tersendiri yang diunggah di status media sosial miliknya.
Dalam statusnya, Ali memaparkan wacana Kementerian Agama yang mengusulkan biaya naik haji akan naik hampir dua kali lipat,sebesar Rp.69 juta lebih.”Sebelumnya hanya 39 juta lebih. Pemerintah (Menag) berdalih karena terdapat kenaikan dibeberapa biaya baik di dalam negeri atau di daerah Arab Saudi,”tulisnya.
Ia menyebutkan beberapa jenis kebutuhan haji yang mengalami kenaikan. Misalnya untuk biaya visa/orang Rp.1.200.000,biaya di Arafah/Mina Rp.5.500.000,. Jika ditotal/kali jemaah Indonesia 210.000 jiwa menjadi sebesar Rp.1.400.milyar lebih.ini yang diterima oleh pemerintah Arab Saudi saja.”Perusahaan travel/penyediaan makan jemaah di airport,hotel,transport,semua bersentuhan dengan industri jasa yang bertujuan keuntungan yang lebih besar, tentu saja ada permainan tentang mark up harga yang lazim di negara kita,”paparnya.
Menurut Ali, jika diasumsikan jasa yang diterima setiap tahunnya dari pengelolaan dana haji yang diserahkan pada Badan Pengelola, jika pada akhir 2022 besarnya Rp 145 triliun dengan jasa minimum 4%, maka pada setiap tahun lembaga ini akan memperoleh tidak kurang dari Rp.5.800.miliar.”Dana ummat ini sering disebutkan bantuan pemerintah, padahal dana yang berasal dari ummat,”imbuhnya seraya menambahkan Ongkos naik haji pasti masih bisa dikurangi dengan perhitungan yang transparan tentang jasa dana abadi ummat dan dana kelola haji sebesar Rp145 triliun lebih. “Juga dengan mengurangi jumlah petugas dan anggota DPR yang dibiayai dengan dana haji,”demikian Ali BD yang akrab disapa Amaq Asrul alias Papuk Abada. (EditorMRC)
