MATARAMRADIO.COM, Selong-Dalam rangka percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Bupati Lombok Timur H.M.Sukiman Azmy telah membentuk Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/529/PD/2022.
Percepatan IPM ini perlu ditindak-lanjuti di tingkat kecamatan. Berkaitan dengan percepatan IPM di Kecamatan Aikmel, Camat Aikmel Lalu Suhaimi, SP mengatakan “Saya melakukan pengawalan percepatan IPM melalui koordinasi dengan UPTD terkait”, ungkapnya.
Pada dimensi pendidikan, Lalu Suhaimi berkoordinasi dengan UPTD Dikbud setempat terkait implementasi program Paket B dan Paket C bagi warga masyarakat usia 25 tahun keatas yang tidak tamat SMP/sederajat dan tidak tamat SMA/sederajat. “Program Paket B itu diperuntukkan bagi warga masyarakat yang tidak tamat SMP/sederajat”, bebernya. Sementara, menurut Suhaimi program Paket C diperuntukkan bagi warga masyarakat yang tidak tamat SMA/sederajat.
Disisi lain pada dimensi kesehatan, Lalu Suhaimi melakukan koordinasi dengan UPTD Kesehatan yakni Puskemas setempat dalam rangka penguatan Posyandu Keluarga. Menurut Lalu Suhaimi Pos Yandu Keluarga di wilayah Kecamatan Aikmel harus diperkuat sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. “Angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kecamatan Aikmel ini kami turunkan melalui penguatan Posyandu Keluarga”, pungkasnya. (MRC-08)
Pemerintahan Lotim (Lombok Timur) dibawah kepemimpinan SUKMA, yakni Bupati Lombok Timur (Sukiman Azmy) bersama Wakil Bupati Lombok Timur (Rumaksi SJ) telah berjalan satu tahun. Visi dan Misi SUKMA telah dijabarkan kedalam strategi, arah kebijakan, program pembangunan, dan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam RJPMD Lombok Timur 2018-2023. Oleh karena itu menurut Ketua Koalisi Kependudukan Lombok Timur, Ir.Lalu Muh. Kabul, M.AP capaian kinerja SUKMA selama satu tahun berjalan harus mengacu pada target dan indikator RPJMD. Hal ini diungkap Kabul ketika diwawancarai pada Selasa (22/19) di Sekretariat Koalisi Kependudukan.
Lebih jauh Kabul menyatakan bahwa berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS Lombok Timur bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur sebesar 65,36 atau melampaui kondisi awal yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 65,26. “Sejumlah komponen IPM seperti angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan daya beli paritas juga melampaui kondisi awal dalam RPJMD”, imbuhnya.
Dengan mengacu pada data BPS Lombok Timur, Kabul menyatakan bahwa capaian angka harapan lama sekolah di Lombok Timur sebesar 13,50 tahun atau melampaui kondisi awal RPJMD sebesar 13,40 tahun. Selanjutnya capaian rata-rata lama sekolah sebesar 6,45 tahun atau melampaui kondisi awal RPJMD sebesar 6,42 tahun. Disisi lain, capaian paritas daya beli sebesar Rp.9.268.000 per kapita atau melampaui kondisi awal RPJMD sebesar Rp.9.155.000 per kapita. Selain itu, Kabul juga memaparkan peringkat capaian pertumbuhan IPM Lombok Timur berdasarkan data BPS Lombok Timur. “Pertumbuhan IPM kita di Lombok Timur berada pada ranking atau peringkat ke-2 dari 10 kabupaten/kota di NTB”, ungkapnya.
Selain capaian IPM dalam diskusi Kabul juga mengungkapkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tujuan “Millenium Development Goals (MDGs)” dan MDGs ini telah berakhir pada tahun 2015. Keberlanjutan dari MDGs 2015 adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030 atau “Sustainable Development Goals (SDGs) 2030”. SDGs 2030 merupakan agenda global yang telah disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan SDGs 2030 merupakan salah satu isu strategis internasional yang dituangkan dalam RPJMD Lombok Timur 2018-2023.
SDGs 2030 memiliki 17 tujuan dimana yang menjadi tujuan pertama adalah menghapus kemiskinan. Menurut Kabul bahwa berdasarkan data BPS Lombok Timur dimana angka kemiskinan di Lombok Timur sebesar 16,55 persen atau turun 1,73 point dari angka kemiskinan tahun sebelum. “Angka kemiskinan Lombok Timur sebesar 16,55 persen itu telah sesuai dengan kondisi awal yang ditetapkan dalam RPJMD Lombok Timur”,ungkapnya.
Lebih jauh dalam diskusi tersebut, Kabul juga memaparkan capaian tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran di Lombok Timur dengan merukuk pada data BPS. “Capaian tingkat pengangguran terbuka di Lombok Timur sebesar 3,11 persen artinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 3,64 dimana capaian tingkat pengangguran terbuka ini dibawah kondisi awal yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 3,6 persen”, ungkapya. Artinya menurut Kabul, SUKMA dalam satu tahun pemerintah daerah telah “on the track” atau pada jalur yang benar dalam persoalan pengangguran terbuka. (MRC-06)
