MATARAMRADIO.COM — Pemerintah Provinsi terus memperkuat sinkronisasi antara Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi pada Tahun Anggaran 2026.
Fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas dan kesempatan kerja, penguatan kewirausahaan, industri kreatif, serta pengembangan agromaritim industri di sentra-sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Sejumlah program strategis telah dialokasikan dalam Rancangan APBD 2026 sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat daerah.
Penguatan SDM dan Ketenagakerjaan
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (Skill Center) dengan alokasi anggaran sebesar Rp700,02 juta. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar lebih siap bersaing di dunia kerja dan dunia usaha.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp103,67 juta melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Balai Latihan Kerja (Skill Center), guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan ketenagakerjaan.
Pembangunan Infrastruktur Penopang Ekonomi
Di sektor infrastruktur, Program Penyelenggaraan Jalan menjadi salah satu program dengan alokasi terbesar, yakni Rp4,18 miliar. Program ini dilaksanakan oleh Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas serta konektivitas jalan provinsi sebagai penopang utama aktivitas ekonomi dan distribusi hasil produksi masyarakat.
Penguatan Koperasi dan UMKM
Komitmen pemerintah dalam mendorong kewirausahaan dan ekonomi kerakyatan diwujudkan melalui Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan anggaran Rp176,99 juta. Program yang dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola koperasi dan pelaku UMKM agar lebih profesional dan berdaya saing.
Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Untuk menjamin kepastian dan perlindungan bagi tenaga kerja, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran Rp251,18 juta pada Program Pengawasan Ketenagakerjaan. Program ini dilaksanakan oleh Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok, dengan fokus pada pengawasan norma kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Total Alokasi Anggaran
Secara keseluruhan, lima program strategis tersebut memperoleh total anggaran sebesar Rp5,41 miliar, yang seluruhnya dialokasikan pada belanja operasi. Alokasi ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Melalui sinkronisasi program prioritas nasional dan provinsi ini, Pemerintah Provinsi optimistis pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 akan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, serta terciptanya lapangan kerja yang berkualitas. ***
