MATARAMRADIO.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan tahun 2024.
Pencapaian ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD NTB yang digelar di Mataram pada Rabu (19/6/2025), di mana Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal hadir secara langsung bersama Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri.
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan tinggi kepada BPK RI, baik pusat maupun perwakilan NTB, atas dukungan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara konsisten.
“Ini merupakan instrumen strategis untuk memastikan akuntabilitas transparansi dan kepatuhan dalam pengelolaan APBD serta aset daerah pemeriksaan yang independen dan profesional dari BPK RI telah memberikan peta evaluasi yang komprehensif bagi kami untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan…,” ungkap Iqbal.
Iqbal menegaskan bahwa opini WTP ini bukan hanya simbol prestasi, namun menjadi indikator kuat bahwa tata kelola keuangan daerah telah dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai prinsip transparansi. Ia berharap pengakuan ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki sistem keuangan daerah di masa mendatang.
Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Gubernur Iqbal juga menegaskan bahwa Pemprov NTB akan menanggapi rekomendasi BPK secara konkret, khususnya dalam sektor pendidikan dan RSUD NTB.
“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut secara sistematis dan tepat waktu termasuk penyelesaian temuan kerugian daerah memperkuat sistem pengendalian internal di seluruh organisasi perangkat daerah dan BUMD serta mengoptimalkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa aset serta pelaporan keuangan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa dengan semakin berkembangnya kebutuhan dan tantangan pembangunan, maka sistem keuangan yang sehat, transparan, dan profesional menjadi keniscayaan. Ia percaya bahwa BPK memiliki kontribusi besar dalam mendorong peningkatan kinerja tata kelola keuangan Pemprov NTB.
“Kami yakin kolaborasi ini akan mempercepat terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel bersih dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Marilah kita jadikan momen ini sebagai titik tolak menuju Provinsi NTB yang lebih transparan dan responsif,” pungkasnya.
Selain itu, Gubernur Iqbal menekankan bahwa setiap rupiah dalam anggaran daerah adalah amanah publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab, baik dalam sisi pengeluaran maupun penerimaan.
“Inilah yang sedang kita bangun, oleh karena itu mari kita perkuat kembali komitmen ke arah good governance komitmen untuk bisa melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang amanah dengan integritas serta komitmen bersih dan melayani yang sejalan dengan visi membangun NTB yang makmur mendunia melalui akselerasi transformasi birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani,” tutupnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota 1 BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menegaskan pentingnya menjaga bukan hanya capaian opini WTP, tetapi juga kualitas dari pengelolaan anggaran itu sendiri.
“WTP yang ke-14 ini, provinsi NTB menjadi salah satu yang terbaik dari seluruh Indonesia,” ujar Nyoman, sembari menyerahkan dokumen LHP dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan kepada DPRD dan Pemprov NTB.
Pengakuan dari BPK tersebut memperkuat posisi NTB sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola keuangan yang kredibel dan profesional di tingkat nasional. Kinerja ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya ditopang oleh anggaran yang besar, tetapi juga oleh integritas dan komitmen dalam pengelolaannya. (editorMRC)
