MATARAMRADIO.COM – Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi menjelaskan Provinsi NTB memiliki kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika selain hilirisasi tambang dan kawasan pelabuhan bebas perdagangan yang akan segera dibangun.
“Tidak semua daerah di Indonesia memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang memberikan kemudahan investasi bagi investor,” katanya usai membuka Musda HIPMI NTB, Jumat 8 November 2024.
Menurut Gita, selain KEK di Provinsi NTB juga terdapat area pertambangan dengan smelternya.
Dengan adanya smelter, jelas Gita pemerintah provinsi NTB sudah melakukan hilirisasi pertambangan. “Tinggal apa yang perlu dilakukan selanjutnya,” katanya.
Yang tidak kalah pentingnya, kata Gita juga sudah disiapkan kawasan pelabuhan bebas perdagangan, global hub di Kayangan Kabupaten Lombok Utara.
Dengan adanya Kawasan kawasan ekonomi tersebut, menurut Gita perlu keterlibatan pengusaha – pengusaha muda dan jejaringnya untuk membangun NTB. “Kita perlu tenaga -tenaga enerjik dalam membangun NTB,” katanya.
Agar pembangunan berjalan lancar, kata Gita pemerintah dan pemerintah provinsi NTB akan memfasilitasi para pengusaha muda dengan kemudahan regulasi, komitmen pelayanan dan perizinan yang baik, penciptaan keamanan situasi dan lainnya.
“Tugas pemerintah memfasilitasi pembangunan dengan kemudahan regulasi dan lainnya,” katanya
Menurut Gita, adanya pergantian pemerintahan dan pergantian kepengurusan di himpunan pengusaha muda Indonesia (HIPMI) khususnya HIPMI NTB menjadi momentum bagi HIPMI dan jejaringnya untuk terlibat dalam pembangunan di NTB demi kesejahteraan rakyat.
Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari menegaskan HIPMI memiliki kewajiban membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Dimana, pemerintah sudah mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. “Ini bukan target mudah. Semua stakeholder harus bekerjasama.,” katanya.
Menurut Akbar, ada tiga sektor utama dalam pembangunan ekonomi yakni ketahanan pangan, ketahanan sumber daya energi dan hilirisasi program-program unggulan.***
