MATARAMRADIO.COM, Mataram – Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah mengaku komunikasi, sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah.
“Kami merasakan, komunikasi, sinergi dan kolaborasi adalah kunci mengawal pembangunan daerah. Sesulit apapun kondisi saat ini, kita tetap bisa menjalaninya dengan kebersamaan,” ungkap Wagub saat Rakor Pengawasan Intern keuangan Dan Pembangunan di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/5)/21.
Dijelaskan, kolaborasi dan sinergi antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pembangunan (APIP) di NTB terjalin dengan baik dan mengedepankan kerja sama yang masif. Begitu juga dengan kerja sama antara APIP daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta BPKP..
Rohmi mengungkapkan, dengan komunikasi, sinergi dan kolaborasi yang baik, pemerintah Provinsi NTB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 10 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Provinsi NTB dari tahun 2011 hingga 2020.
“Begitu juga dengan kabupaten kota yang meraih WTP berkali-kali. Semua ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik sehingga kita terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Menurut Rohmi, di masa pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi NTB triwulan pertama mengalami kontraksi. Namun Rohmi optimis NTB akan bertahan karena banyaknya sektor yang bisa dikembangkan selain sektor pariwisata. Begitu juga dengan ekonomi kreatif masyarakat tetap bergerak dengan baik.
“Ibaratnya sekarang, bagaimana bisa hidup dalam kondisi aman dan tetap produktif,” jelasnya.
Senada, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang mengatakan, pihaknya memiliki komitmen untuk berkolaborasi menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah, terutama pengawasan pembangunan di NTB.
“Kita akan terus perkuat koordinasi di bidang pengawasan. Sehingga semua dapat berkontribusi lebih optimal dan maksimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Karenanya, ia meminta kolaborasi antar pemerintah Provinsi NTB, APIP, KPK dan didukung BPKP memastikan dan membantu pimpinan daerah menjamin proyek-proyek strategis berjalan sesuai koridor serta meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya. at.
“Pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat dapat kita wujudkan secara bersama,”jelasnya. (Manikp@kominfo/MRC)
