MATARAMRADIO.COM — Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan Prioritas Pembangunan Nasional kembali tercermin dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Melalui dokumen APBD 2026, sinkronisasi program nasional dan provinsi tidak hanya difokuskan pada pembangunan desa dan investasi, tetapi juga pada perlindungan sosial, ketenagakerjaan, penguatan ideologi kebangsaan, serta pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Perlindungan dan Jaminan Sosial Jadi Prioritas
Pada sektor sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan alokasi anggaran signifikan untuk mendukung berbagai program strategis.
Beberapa program yang memperoleh alokasi dalam rancangan APBD NTB 2026 antara lain:
• Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan sebesar Rp79.445.000
• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp5.869.022.000
• Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp1.272.777.000
Total anggaran tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok rentan, korban kekerasan, serta masyarakat yang membutuhkan jaminan dan rehabilitasi sosial.
Langkah ini sejalan dengan agenda nasional dalam membangun dari desa dan dari bawah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan serta memperluas pemerataan kesejahteraan.
Penguatan Hubungan Industrial dan Kawasan Transmigrasi
Di sektor ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mendapat dukungan anggaran melalui beberapa program strategis, antara lain:
• Program Hubungan Industrial sebesar Rp2.992.883.290
• Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp60.000.190
Program ini diarahkan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha, sekaligus memperkuat pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Sementara itu, beberapa program seperti pembangunan kawasan transmigrasi dan perencanaan kawasan transmigrasi belum memiliki alokasi pada rancangan tahun anggaran berjalan.
Perkuat Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Tidak hanya aspek ekonomi dan sosial, APBD NTB 2026 juga memberikan perhatian pada penguatan ideologi dan demokrasi.
Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dialokasikan anggaran sebesar Rp660.000.000 untuk Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
Program ini menjadi bagian penting dalam memperkokoh nilai-nilai Pancasila, demokrasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.
Investasi Besar pada Pengembangan SDM
Komitmen besar juga terlihat pada sektor pengembangan sumber daya manusia.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah memperoleh alokasi anggaran untuk:
• Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp10.176.503.225
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp17.310.184.386
Total dukungan anggaran tersebut mempertegas arah kebijakan Pemprov NTB dalam memperkuat kapasitas aparatur dan meningkatkan kualitas SDM daerah sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
Arah Pembangunan 2026: Inklusif dan Berkelanjutan
Melalui sinkronisasi program prioritas nasional dan provinsi dalam APBD 2026, Pemprov NTB memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada keadilan sosial, penguatan karakter kebangsaan, serta peningkatan kualitas manusia NTB.
Dengan alokasi anggaran yang terarah dan berbasis prioritas, APBD NTB 2026 diharapkan mampu:
• Menekan angka kemiskinan
• Memperluas perlindungan sosial
• Meningkatkan kualitas tenaga kerja
• Memperkuat ideologi dan demokrasi
• Mendorong peningkatan kapasitas SDM
Pemprov NTB optimistis, melalui pelaksanaan APBD 2026 yang transparan dan akuntabel, pembangunan daerah akan semakin merata dan berdampak nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. ***
