MATARAMRADIO.COM – Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat menegaskan komitmen pengelolaan anggaran yang terarah dan terukur.
Hal ini tercermin dalam pengaturan Pasal 8 dan Pasal 9 yang mengatur secara rinci komponen belanja operasi dan belanja modal.
Berdasarkan Pasal 8, anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.705.451.048.608,00. Belanja operasi ini menjadi pilar utama dalam memastikan roda pemerintahan berjalan optimal serta pelayanan publik tetap terjaga kualitas dan keberlanjutannya.
Belanja operasi tersebut terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai direncanakan sebesar Rp975.157.880.538,30. Alokasi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak aparatur serta menjaga stabilitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, belanja barang dan jasa dialokasikan sebesar Rp676.341.247.844,70. Anggaran ini mendukung operasional perangkat daerah, penyediaan layanan publik, serta pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Belanja subsidi direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 sebagai bentuk dukungan terhadap sektor-sektor tertentu sesuai kebijakan daerah. Selain itu, belanja hibah sebesar Rp35.366.920.225,00 dialokasikan untuk mendukung lembaga atau organisasi yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Adapun belanja bantuan sosial sebesar Rp11.585.000.000,00 menjadi wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang membutuhkan, sekaligus instrumen perlindungan sosial untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat Lombok Barat.
Selanjutnya, dalam Pasal 9 diatur mengenai belanja modal yang direncanakan sebesar Rp355.342.655.306,00. Belanja modal ini merupakan investasi jangka panjang pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur dan sarana pendukung pembangunan.
Belanja modal tersebut meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Komposisi ini menunjukkan fokus pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, memperkuat konektivitas wilayah, serta menunjang pelayanan publik yang lebih modern dan efisien.
Dengan pengalokasian belanja operasi dan belanja modal yang proporsional, APBD 2026 Kabupaten Lombok Barat tidak hanya menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan perencanaan yang matang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.***
