MATARAMRADIO.COM – Pemerintah Provinsi terus memastikan keselarasan antara Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Provinsi Tahun Anggaran 2026, khususnya dalam agenda strategis memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Salah satu fokus utama sinkronisasi kebijakan tersebut adalah penguatan sektor kelautan dan perikanan, serta dukungan riset dan inovasi untuk pembangunan berbasis potensi daerah.
Dukungan Pengelolaan Perikanan Tangkap
Melalui Pelabuhan Perikanan Wilayah Pulau Sumbawa, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 juta untuk menjalankan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. Program ini diarahkan untuk mendukung tata kelola aktivitas perikanan tangkap yang berkelanjutan, menjaga stabilitas produksi, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Sementara itu, sejumlah program penunjang pada unit pelaksana teknis lainnya tetap menjadi bagian dari perencanaan strategis meskipun belum memperoleh alokasi anggaran pada tahun 2026. Hal ini mencerminkan pendekatan perencanaan bertahap dan berbasis prioritas kebutuhan riil di lapangan.
Unit-unit tersebut meliputi:
- UPT Pelabuhan Perikanan Sape dalam Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- UPT Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Aikmel dalam Program Pengelolaan Perikanan Budidaya serta program penunjangnya.
- Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV).
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB.
- Program penunjang pada Pelabuhan Perikanan Wilayah Pulau Sumbawa.
Meski belum mendapatkan alokasi anggaran dalam rancangan APBD 2026, unit-unit tersebut tetap menjadi bagian penting dalam kerangka pembangunan sektor perikanan, lingkungan, dan kesehatan hewan yang mendukung ketahanan pangan daerah.
Penguatan Riset untuk Pembangunan Desa
Selain sektor perikanan, sinkronisasi prioritas nasional juga menyentuh agenda membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberantasan kemiskinan.
Melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp623,7 juta. Anggaran ini diarahkan untuk memperkuat riset terapan yang mendukung pembangunan berbasis potensi lokal, terutama di wilayah perdesaan.
Program ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data dan inovasi, memperkuat daya saing produk desa, serta mendorong pemerataan pembangunan yang lebih inklusif.
Komitmen terhadap Ekonomi Biru dan Pembangunan Berkelanjutan
Sinkronisasi program prioritas nasional dan provinsi tahun 2026 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor-sektor strategis yang menopang ekonomi biru dan pembangunan berkelanjutan.
Penguatan perikanan tangkap, dukungan budidaya ikan, pengelolaan lingkungan, serta pengembangan riset daerah menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir maupun perdesaan.
Melalui perencanaan yang terarah dan berbasis prioritas, pemerintah daerah optimistis pembangunan tahun 2026 akan semakin fokus, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat, sejalan dengan visi kemandirian bangsa dan pertumbuhan ekonomi yang merata.***
