MATARAMRADIO.COM – Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat komitmen dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2026.
Salah satu fokus utama adalah mendukung agenda besar nasional dalam memantapkan sistem pertahanan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Melalui proses sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi, sejumlah program strategis di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan alokasi dalam Rancangan APBD 2026.
Penguatan Tata Kelola Lingkungan Hidup
Dalam rangka mendukung agenda ekonomi hijau dan keberlanjutan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalokasikan anggaran signifikan pada beberapa program prioritas.
Program Pengelolaan Hutan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp764.575.000, yang difokuskan pada kegiatan operasional penguatan pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan. Program ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mendukung ketahanan air dan pangan.
Sementara itu, Program Pengelolaan Persampahan mendapatkan alokasi sebesar Rp1.770.000.000, terdiri dari belanja operasi Rp970.000.000 dan belanja modal Rp800.000.000. Program ini diarahkan untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan guna menekan pencemaran serta mendukung kualitas lingkungan hidup masyarakat.
Selain itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperoleh alokasi anggaran terbesar, yakni Rp83.972.970.459. Anggaran ini diperuntukkan bagi penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta dukungan administratif dan teknis dalam menjalankan fungsi pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Dukungan Sektor Perindustrian dan Perdagangan
Sinkronisasi prioritas nasional juga diperkuat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi sebesar Rp17.237.756.594.
Program ini diarahkan untuk mendukung pengembangan industri daerah, memperkuat daya saing produk lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah. Penguatan sektor industri dan perdagangan menjadi bagian penting dalam mendukung kemandirian ekonomi nasional sebagaimana ditekankan dalam prioritas pembangunan 2026.
Komitmen terhadap Agenda Nasional
Beberapa program lain seperti Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, serta Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat tercatat belum mendapatkan alokasi anggaran dalam rancangan APBD 2026 pada tahap ini.
Meski demikian, keseluruhan struktur anggaran menunjukkan arah kebijakan yang tetap konsisten dengan agenda nasional, khususnya dalam memperkuat fondasi ekonomi hijau, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.
Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Sinkronisasi program prioritas nasional dan provinsi Tahun Anggaran 2026 menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan strategis nasional. Dengan penguatan pada sektor lingkungan hidup, kehutanan, industri, dan perdagangan, diharapkan pembangunan daerah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dengan semangat kolaborasi, efisiensi anggaran, serta orientasi pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. ***
