MATARAMRADIO.COM – Pemerintah Provinsi terus mengoptimalkan sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Tahun Anggaran 2026, khususnya dalam agenda strategis memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di berbagai wilayah sebagai garda terdepan pengelolaan sumber daya hutan yang lestari dan berkelanjutan.
Penguatan Peran KPH Wilayah II
Pada Tahun Anggaran 2026, Balai KPH Wilayah II melaksanakan sejumlah program strategis dengan dukungan anggaran yang diarahkan untuk peningkatan kapasitas masyarakat dan pengelolaan kawasan hutan.
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan, serta Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp150,78 juta, yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi masyarakat sekitar hutan.
Selain itu, Program Pengelolaan Hutan mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp63,55 juta, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp39,71 juta untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas kelembagaan.
Optimalisasi Pengelolaan Hutan di KPH Wilayah III
Sementara itu, Balai KPH Wilayah III juga mendapat alokasi anggaran untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Program pemberdayaan masyarakat kehutanan didukung anggaran sebesar Rp30,78 juta, yang berjalan seiring dengan Program Pengelolaan Hutan senilai Rp110,46 juta.
Untuk menunjang pelaksanaan program, dialokasikan pula anggaran Rp67,37 juta melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Penguatan Kelestarian Hutan di KPH Wilayah IV
Di Balai KPH Wilayah IV, fokus kebijakan tetap diarahkan pada keseimbangan antara pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kehutanan memperoleh anggaran Rp30,78 juta, sementara Program Pengelolaan Hutan didukung anggaran sebesar Rp153,85 juta untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologis dan ekonomi kawasan hutan.
Komitmen Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan
Melalui sinkronisasi program ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengelolaan hutan berbasis kelestarian dan pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan agenda nasional ekonomi hijau dan ketahanan sumber daya alam.
Sinergi antara kebijakan nasional dan provinsi diharapkan mampu menjaga keberlanjutan lingkungan, meningkatkan peran masyarakat sekitar hutan, serta mendukung kemandirian daerah dalam jangka panjang pada tahun anggaran 2026. (***)
