Sinkronisasi Program Prioritas Nasional–Provinsi 2026 Dorong Pariwisata dan Perencanaan Pembangunan Terpadu (Bagian 19)

MATARAMRADIO.COM – Dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi terus memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah.

Upaya ini diarahkan untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif dan agromaritim di sentra-sentra produksi strategis.

Penguatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Gili Tramena
Sektor pariwisata tetap menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Melalui UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata guna menjaga daya saing destinasi unggulan nasional tersebut.

BACA JUGA:  Laporan Realisasi APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024: Wujud Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Bagian 38)

Program ini didukung alokasi anggaran dengan total lebih dari Rp196 juta, yang digunakan untuk kegiatan operasional dan penguatan sarana pendukung pariwisata. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, membuka peluang usaha lokal, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPTD Gili Tramena juga memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp173,15 juta. Program ini difokuskan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan pelayanan publik di sektor pariwisata.

Penguatan Perencanaan dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah
Di sisi lain, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memegang peran strategis dalam memastikan keterpaduan pembangunan antara pusat dan daerah.

BACA JUGA:  Rachmat Hidayat : Bantuan dan Sumbangan untuk Kaum Miskin Harus yang Terbaik dan Premium agar Mereka Merasa Dimanusiakan

Untuk itu, sejumlah program prioritas memperoleh dukungan anggaran signifikan, antara lain:
• Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,56 miliar, guna memastikan perencanaan pembangunan berjalan selaras dan terintegrasi.
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp23,36 miliar, sebagai tulang punggung operasional dan penguatan kapasitas kelembagaan perencanaan.
• Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran Rp3,88 miliar, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

BACA JUGA:  APBD NTB 2026 Disiapkan Matang: Fondasi Keuangan Daerah Menuju Pembangunan Berkelanjutan (Bagian 3)

Komitmen Pembangunan Berbasis Perencanaan dan Potensi Daerah
Melalui sinkronisasi program prioritas nasional dan provinsi ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang terencana, inklusif, dan berkelanjutan, dengan tetap memaksimalkan potensi unggulan daerah seperti pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sinergi antarperangkat daerah diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan kemandirian daerah dalam mendukung visi pembangunan nasional tahun 2026. ***