MATARAMRADIO.COM – Pemerintah Provinsi terus memperkuat komitmen pembangunan berkelanjutan melalui sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Tahun Anggaran 2026.
Fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, industri kreatif, serta pengembangan agromaritim industri di sentra-sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Sejumlah program strategis lintas perangkat daerah disiapkan untuk mendukung agenda besar tersebut, khususnya pada sektor energi, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Pengelolaan Mineral dan Batubara Diperkuat
Dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.103.677.400 melalui Program Pengelolaan Mineral dan Batubara. Program ini diarahkan untuk memastikan pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan, tertib, serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah dan masyarakat.
Dorong Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Potensi Daerah
Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tetap menjadi prioritas jangka menengah dan panjang. Beberapa program yang diselaraskan dengan prioritas nasional meliputi:
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
Ketiga program tersebut berada di bawah pelaksana Dinas Pariwisata dan pada rancangan awal APBD 2026 belum dialokasikan anggaran, namun tetap dicantumkan sebagai program strategis yang siap diakselerasi sesuai kebijakan dan kebutuhan pembangunan daerah.
Anggaran Penunjang Pemerintahan Daerah Capai Rp14,7 Miliar
Sebagai tulang punggung operasional dan layanan publik, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Dinas Pariwisata mendapatkan alokasi anggaran terbesar, yakni Rp14.705.633.866. Anggaran ini terdiri dari belanja operasi sebesar Rp14.473.373.466 dan belanja modal Rp232.260.400, yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta efektivitas pelaksanaan program prioritas.
Sinergi untuk Pertumbuhan Inklusif
Sinkronisasi program ini menjadi bukti nyata upaya pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan selaras dengan arah pembangunan nasional. Dengan kolaborasi lintas sektor dan optimalisasi peran koperasi, diharapkan pembangunan 2026 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional. (***)
