MATARAMRADIO.COM – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya orkestrasi dan kolaborasi antara pemerintah dan mitra pembangunan dalam menangani kemiskinan ekstrem.
Gubernur menyatakan pemerintah provinsi siap mengambil peran sebagai “dirigen” untuk memimpin keterpaduan program agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran di 106 desa prioritas.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi bersama Mitra Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB di Mataram, Jum’at 23 Januari 2026.
Pengentasan kemiskinan ekstrem, jelas Gubernur merupakan pilar utama pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.
Saat ini, terdapat 106 desa di NTB yang masuk kategori desa dengan kemiskinan ekstrem dan menjadi fokus utama penanganan pemerintah.
“Target utama kita adalah menghilangkan kemiskinan ekstrem. Ini adalah fondasi paling mendasar sebelum menyelesaikan persoalan sosial lainnya,” jelasnya.
Menurut Gubernur, oengentasan kemiskinan selama ini belum maksimal, lantaran kurangnya kolaborasi yang terstruktur.
“Persoalannya adalah lack of orchestration, tidak ada yang mengorkestrasi, tidak ada dirigennya. Masing-masing jalan sendiri,” katanya.
Dijelaskan, kemiskinan adalah akar dari berbagai persoalan sosial, seperti pernikahan di usia dini. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mengimplementasikan program “Desa Berdaya” sebagai upaya penanganan kemiskinan ekstrem secara terintegrasi.
Gubernur memastikan pemerintah menyediakan basis data yang akurat mengenai lokasi dan kebutuhan desa-desa tersebut.
Dengan data tersebut, mitra pembangunan diharapkan dapat menyelaraskan program kerja, sesuai dengan arahan pemerintah agar tidak tumpang tindih.
“Pemerintah provinsi tugasnya menyediakan data, memberikan arahan. Teman-teman mitra pembangunan yang memainkan alat musiknya, tetapi iramanya harus sama,” jelasnya. ***
