MATATAMRADIO.COM- Pengurus Besar (PB) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melalui Dewan AMAN Nasional (Damanas) Bali-Nusra menggelar pelatihan dan sosialisasi panduan pengawasan serta evaluasi Dewan AMAN Daerah (Damanda). Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 27–28 September 2025, terpusat di aula kantor Desa Bayan, Sabtu (27/9/2025).
Pelatihan menghadirkan dua narasumber dari Damanas Bali-Nusra, yakni Denda Suriasari S.Pd dan Anton Yohanis Bala, SH, serta diikuti oleh Damanda se-NTB. Turut hadir dalam acara ini Direktur OKK PB AMAN Arifin Saleh, Kepala Desa Bayan Satradi, tokoh adat Bayan, Ketua AMAN Paer Daya Sinarto, serta sejumlah pengurus dan undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Denda Suriasari menegaskan bahwa pengawasan dan evaluasi merupakan langkah penting untuk memperkuat organisasi dan memastikan mandat AMAN berjalan sesuai kebutuhan masyarakat adat.
“Pengawasan dan evaluasi ini penting agar Dewan AMAN di Wilayah dan Daerah mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap kerja-kerja pengurus. Kami ingin memastikan setiap mandat organisasi terlaksana, hambatan teridentifikasi, dan ada perbaikan nyata dalam kinerja,” ujar Denda.
Ia menambahkan, hasil dari kegiatan ini diharapkan memperkuat perencanaan strategis AMAN, meningkatkan tata kelola organisasi, sekaligus memperkuat kerja internal maupun eksternal.
Sejak berdiri tahun 1999, AMAN telah menjadi wadah perjuangan masyarakat adat untuk menegakkan hak-hak, eksistensi, dan kedaulatan adat. Saat ini, AMAN memiliki 2.645 anggota komunitas masyarakat adat yang tersebar di 115 Pengurus Daerah dan 20 Pengurus Wilayah di seluruh Indonesia.
“Dengan monitoring dan evaluasi yang terstruktur, AMAN bisa lebih solid dan responsif terhadap tantangan masyarakat adat di lapangan. Ini bukan hanya soal organisasi, tetapi juga soal menjaga kedaulatan masyarakat adat atas tanah, budaya, dan kehidupan sosialnya,” tegas Denda.
Sementara itu, Direktur OKK PB AMAN Arifin Saleh menyampaikan bahwa pelatihan ini dihadiri Damanda dari berbagai daerah di NTB, antara lain Lombok Timur, Sembalun, Lombok Tengah, Lombok Barat, Mataram, Bima, Sumbawa, dan Dompu.
“Kegiatan selama dua hari ini akan fokus pada refleksi kerja-kerja organisasi AMAN dan menyusun panduan bagi dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi,” jelas Arifin.
Ia berharap setelah kegiatan ini, Damanda di setiap daerah mampu merumuskan rencana kerja bersama, mengawasi pelaksanaan program, sekaligus menjaga aset-aset adat di NTB.
“Dengan demikian, pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar Dewan AMAN dan meningkatkan pengawasan terhadap aset adat,” tutup Arifin.***
