MATARAMRADIO.COM – Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2029 mendapat dukungan strategis dari organisasi internasional.
Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) International menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra Pemprov NTB dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pendekatan multisektor dan teknis.
Dukungan itu disampaikan langsung oleh Kepala BRAC International untuk Indonesia, Abdurrahman Syebubakar, dalam kunjungan resminya ke Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, di ruang kerja gubernur, Selasa (1/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, BRAC menegaskan akan memberikan dukungan teknis dalam merancang dan mendampingi pelaksanaan program pengurangan kemiskinan ekstrem di NTB, khususnya melalui pendekatan graduasi.
“Tadi Pak Gub menyampaikan fokusnya itu di kemiskinan ekstrem. Jadi, ya, BRAC International dalam posisi ini akan memberikan dukungan teknis, ya! untuk percepatan pengurangan kemiskinan,” ujar Abdurrahman.
Target Ambisius NTB: Nol Persen Kemiskinan Ekstrem
Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, dalam pernyataannya menyambut baik komitmen BRAC yang dinilainya sangat tepat sasaran dan sejalan dengan arah pembangunan lima tahun NTB ke depan. Menurutnya, persoalan kemiskinan ekstrem merupakan fokus utama pemerintah daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Yang pasti masalah ini menjadi fokus kita, khususnya kemiskinan ekstrem. Syukurnya problem ini sudah menjadi bagian dalam RPJMD NTB,” terang Miq Iqbal.
Lebih jauh, Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan telah menjadi salah satu dari tiga prioritas utama pemerintah provinsi, yang dilaksanakan melalui program unggulan Desa Berdaya.
Program ini, lanjutnya, dirancang dengan pendekatan kolaboratif dan multisektor. Pemerintah membuka ruang partisipasi bagi semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR), organisasi non-pemerintah, serta lembaga internasional seperti BRAC.
“Program Desa Berdaya kami memiliki dua tingkatan: desa berdaya transformatif dan desa berdaya biasa. Desa berdaya transformatif ini sejalan dengan pendekatan multisektor—kami yang mengarahkan, tapi kami libatkan semua pihak. CSR masuk, NGO masuk, nanti akan kita bidding dan kumpulkan agar semua program berjalan selaras,” tegasnya.
Dukungan BRAC: Dari Panduan hingga Pendampingan di 10 Daerah
BRAC International akan memfokuskan dukungannya melalui penyusunan pedoman teknis (guidelines) pelaksanaan kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem dengan pendekatan graduasi. Pendekatan ini telah terbukti efektif di berbagai negara, termasuk di wilayah Afrika dan Asia.
Program dukungan teknis tersebut mencakup pendampingan di 10 kabupaten/kota di NTB. Saat ini, dua daerah yang telah masuk dalam daftar awal intervensi adalah Kabupaten Lombok Timur dan Kota Bima. Namun BRAC tidak menutup kemungkinan pelaksanaan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah sasaran.
“Sementara ini, Lombok Timur kemudian ada Kota Bima yang masuk dalam daftar awal. Tetapi kemungkinan akan dilakukan secara bersamaan,” ungkap Abdurrahman.
BRAC sendiri merupakan organisasi nirlaba global yang berbasis di Bangladesh dan memiliki misi menjangkau 100 juta masyarakat miskin dan sangat miskin di 17 negara, termasuk Indonesia. Saat ini, BRAC telah menjalankan programnya di 6 provinsi dan 30 kabupaten/kota di Indonesia, menjadikan mereka sebagai salah satu aktor penting dalam penanganan kemiskinan global.
Pemerintah NTB Optimistis Kolaborasi Percepat Aksi Lapangan
Dengan pengalaman panjang dan rekam jejak BRAC dalam mengimplementasikan pendekatan graduasi, Gubernur NTB optimistis bahwa kolaborasi ini akan menghasilkan dampak signifikan. Ia menyatakan, NTB bukan hanya butuh program yang masif, tetapi juga pendekatan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan didukung oleh pemangku kepentingan yang berpengalaman.
“Pendekatan BRAC cocok dengan skema kami. Jadi akan kita sinergikan dengan Desa Berdaya agar masyarakat betul-betul diberdayakan dan bukan sekadar diberi bantuan,” kata Gubernur Iqbal di akhir pertemuan.
Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan sinergi lintas sektor untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya menjadi agenda pemerintah provinsi, tetapi juga diterima dan dimiliki oleh masyarakat lokal. (editorMRC)
