MATARAMRADIO.COM – Ada ungkapan menarik dilontarkan Wakil Gubernur NTB Dr.Ir.Hj.Sitti Rohmi Djalilah,M.Pd berkaitan dengan penurunan angka stunting di Nusa Tenggara Barat.
Menurutnya, penurunan angka stunting harus dilakukan dengan memperkuat kolaborasi yang baik lintas lembaga seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Prov. NTB.”Terus fokus dalam menurunkan angka stunting dan semakin memperkuat kolaborasi dengan baik,”pesannya saat menerima audiensi BKKBN Pusat terkait percepatan penurunan angka stunting di NTB, ruang kerja Wagub, Selasa (7/2).
Wagub menyinggung program Posyandu yang kini digalakkan Pemprov NTB.”Posyandu di NTB tidak hanya melayani bayi dan ibu hamil namun juga lansia, remaja, keluarga. Karena kita tahu stunting tidak bisa menyasar satu segmen saja, stunting itu kan harus komperhensif tidak bisa kita bicara tentang stunting nya saja tapi remajanya juga,” jelasnya.
Sebanyak 7600 lebih posyandu di NTB ini sudah menjadi Posyandu Keluarga karena adanya di dusun, dekat dengan masyarakat monitornya juga menjadi lebih mudah karena terdiri dari puluhan hingga ratusan rumah saja, dan lebih mudah di intervensi.”Alhamdulillah dengan aktifnya Posyandu Keluarga kami punya data by name by adress yang pertumbuhannya signifikan, data sampel survei juga di croscek. Bahkan kalau ada yang tidak datang ke Posyandu kita minta swiping ke rumah. Sehingga kalau intervensi anak stunting ya anak stunting yang di intervensi. Bukan anak balita secara keseluruhan, itu yang kita lakukan selama ini,” lanjutnya.
Kepada tim percepatan stunting wanita inspiratif ini diharapkan langsung menukik permasalahan apa yang di hadapi mengingat tidak mulai dari nol sehingga mengidentifikasi permasalahan, kehadiran dan kesadaran masyarakat sangat penting untuk datang ke Posyandu. Mendorong Posyandu semakin aktif dan berkualitas, sehingga dengan data by name by adress akan didapatkan data potensi pernikahan anak, literasi sanitasi, narkoba, edukasi keluarga. Jadi data real di lapangan tidak akan didapatkan jika ujung tombak itu sendiri tidak aktif.
“Dan kami juga berharap kolaborasi dengan BKKBN semakin baik, untuk kita sama-sama menggotong royongkan PR besar kita,” tutupnya.
Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN RI, dr Irma Ardiana, MAPS juga sangat mengapresiasi bagaimana Pemprov NTB menggerakkan sistem yang sebenarnya sudah ada kemudian melengkapi dan menyempurnakan sehingga memiliki multiplayer efek yang luar biasa ke program lainnya.
“Walaupun sasarannya stunting tapi sebenarnya dengan sistem tersebut tentu banyak permasalahan yang ada di provinsi NTB bisa diatasi. Misalnya tentang stunting, dengan sistem Posyandu keluarga bisa mengatasi juga angka kematian ibu, bayi, PTM, gizi dan seterusnya,” ungkap dr Irma.
Salah satu yang sangat di apresiasinya adalah bisa memutus siklus, termasuk kemiskinan, memastikan remaja putri tidak putus sekolah, sehingga bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik. Selain itu juga bagaimana Pemprov langsung ke lapangan, dan langsung mengecek untuk melakukan konfirmasi.
“Jadi ternyata seluruh elemen itu jika di gerakkan itu bisa, dengan sumber daya, pengetahuan dan kemauan yang ada ini tinggal konsistensi. Dan di tahun 2023 ini harus gaspol, menyatukan seluruh kekuatan yg ada, ketika ada data byname by adress saya rasa ini bisa menurunkan angka stunting di seluruh NTB,” pungkasnya.(EditorMRC)
