MATARAMRADIO.COM — Inovasi program yang digagas Komisi Informasi (KI) NTB yakni Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) sepertinya menjadi salah satu program ungggulan Pemprov NTB yang kembali akan digelar tahun ini. Walaupun terjadi perubahan nama kegiatan menjadi Desa Gemilang Informasi Publik.
Menurut Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M menjelaskan, DGIP ini merupakan sebuah inovasi yang dilakakukan oleh Komisi Informasi (KI) NTB sebagai ikhtiar untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) hingga di tingkat desa.
“KI NTB punya niat yang kuat untuk menjadikan program DGIP sebagai inovasi Keterbukaan Informasi Publik dan akan disupport langsung oleh Pemrov NTB melalui Diskominfotik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kependudukan dan catatan Sipil (DPMPD DUKCAPIL),” ujarnya dalam sambutan saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) Tahun 2023 di Aula Kantor Dinas Kominfotik NTB, Kamis (2/3).
Dalam penjelasannya, Bang Najam sapaan akrabnya juga mengungkapkan, bahawasanya inovasi tidak identik dengan aplikasi dan digital. Namun, Inovasi itu adalah ikhtiar apa saja yang membuat pelayanan publik itu semakin lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat dan ada kemanfaatannya untuk masyarakat.
Lanjutnya, program DGIP sebelumnya pernah digelar dengan nama Desa Benderang Informasi Publik (DBIP). Ia berharap nantinya seluruh desa dapat mengikuti kegiatan ini sehingga ikhtiar desa dengan keterbukaan informasi publiknya dapat terwujud. “Harus menjadi desa yang terbuka jika ingin menjadi desa yang Gemilang,” harapnya dalam siaran pers yang diterima MATARAMRADIO.COM.
Senada dengan Kadis Kominfotik, Ketua Informasi NTB, Suaeb Qury, S.HI, mengungkapkan, program DGIP merupakan metafora dari kegiatan DBIP dan dirangkai lomba hingga penagurehaan.
“Ini merupakan kemasan baru dan komitmen dari kami untuk meningkatkan informasi publik di tingkat desa. Dan kedepan kami berharap PPID dapat terbentuk di seluruh Desa di NTB,” ungkapnya.
Rakor diikuti Sekretaris Kominfotik NTB dan jajarannya, Kepala Dinas Kominfotik se NTB, Se dan Kepala DPMPD se NTB atau pejabat yang mewakilinya dan para Komisioner Komisi Informasi (KI) NTB. (EditorMRC)
