MATARAM RADIO.COM, Mataram – Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB, H Muzihir menyatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas partai PPP, Golkar dan PAN sudah final.
“Apapun yang terjadi, KIB sudah menjadi kesepakatan dan kesepahaman ketiga partai.Tidak bisa diganggu gugat,” jelasnya kepada wartawan di Mataram, Rabu (27/7)22).
Dengan kesepakatan ini, jelas Muzihir para pemimpin partai tidak akan berjalan sendiri -sendiri.
“Siapapun yang punya ide, akan dibicarakan dengan pemimpin partai lainnya,” katanya.
Walau sudah ada kesepakatan dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden namun menurut Muzihir soal nama calon presiden dan wakil presiden masih ada tawar menawar.
Muzihir meyakini, PPP memiliki harga tawar tinggi dalam penentuan calon presiden dan wakil presiden. Apalagi, PPP merupakan salah satu partai besar dan hasil pemilu legislatif turut menentukan penentuan calon.
“Kita sudah sepakat dan sepaham dengan perolehan suara mencapai 23,4 persen, KIB bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden hanya untuk saat ini tidak boleh menyebut nama calon,” katanya.
Menurut Muzihir, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bagus dimainkan di pusat untuk pemilu presiden dan wakil presiden namun bila kebijakan itu (KIB) diturunkan ke daerah, belum tentu semua daerah bisa menjalankannya.
“Saya yakin, tidak semua daerah bisa menerapkan kebijakan pusat karena setiap daerah memiliki kepentingan berbeda dan tidak semua daerah memiliki calon dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/Wakil bupati atau walikota/waki walikota,” katanya. (MRC03).
