Wakil Walikota Mataram Klaim Keberadaan SPIP “Efektif” bagi Pemerintahan

MATARAMRADIO.COM, Mataram – Wakil Walikota Mataram Tgh Mujiburrahman mengklaim keberadaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sangat efektif dalam menunjang serta mengawasi roda aktivitas penyelenggaraan pemerintahan.Ditegaskan bahwa hal ini sejalan dengan regulasi yang berlaku, yaitu peratran pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 teang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dimana mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada mekanisme tersebut.

BACA JUGA:  Pj Gubernur Minta PHRI tidak Kontra Produktif

“Tentunya pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP diperlukan dalam mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” ujar Mujiburrahman pada kegiatan bertajuk Pembukaan Implementasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kota Mataram di Aula Pendopo Walikota Mataram
(9/11/21).

Lebih jauh dijelaskan, sebagai perangkat pemerintahan di daerah, Pemerintah Kota Mataram bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengendalian intern dalam upaya untuk memastikan bahwa program kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

BACA JUGA:  Gowes Harmoni "Mataram Bersepeda" Lancar dan Sukses

Termasuk laporan keuangan yang handal, serta keberadaan aset daerah aman, baik dari segi administrasi secara fisik maupun hukum.

Dalam mencapai tujuan tersebut memang rentan dengan resiko. Dan, (itu) dinilai lumrah dalam konteks penataan administrasi.

Sebab itu, menurutnya, perlu adanya
identifikasi resiko, penilaian hingga pemantauan atas resiko melalui berbagai upaya perbaikan, pengendalian, dan komitmen seluruh perangkat daerah.

BACA JUGA:  Pembalap MXGP Gowes Onthel, Kasatlantas Polres Mataram Ingatkan ini

“Makanya, di sini, diperlukan adanya
identifikasi resiko, penilaian hingga pemantauan atas resiko dengan melakukan berbagai upaya atau langkah perbaikan, pengendalian, serta tentunya, komitmen seluruh perangkat daerah,” katanya. (MRC-07)