MATARAMRADIO.COM, Mataram – Pakar Komunikasi Politik UIN Mataram DR Kadri M Shaleh angkat bicara terkait perdamaian dan bersatunya kembali Pengurus organisasi Islam terbesar di Nusa Tenggara Barat Nahdlatul Wathan.
Menurut Kadri, secara organisasi Pengurus Nahdlatul Wathan tidak Islah, karena keduanya memiliki organisasi yang berbeda. Yang satu menggunakan nama NW dan yang satu lagi memakai nama NWDI. “Namun mereka berislah secara psikologis dengan menjadikan perjuangan yang telah dilakukan oleh Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid di bidang pendidikan, dakwah dan sosial sebagai pengikat psikologis,”jelasnya kepada MATARAMRADIO.COM.
Disebutkan, Pimpinan NW dan NWDI sepakat untuk meneruskan perjuangan Maulana Syaikh meskipun mereka menggunakan payung kelembagaan yang berbeda nama. “Jadi menurut saya warisan nilai perjuangan Maulana Syaikh telah menjadi magnet pemersatu bagi para cucu-cucunya, apalagi dalam kesepakatan mereka secara jelas mengatakan bahwa mereka akan selalu menjaga hubungan baik, saling menghormati, dan bekerjasama dalam meneruskan perjuangan Sang Kakek. Jadi untuk bersatu secara organisasi memang tidak karena mereka memilih untuk berbeda nama dan kepengurusan, tetapi bersatu secara psikologis dan ideologi perjuangan memang iya. jadi ril mereka bersatu secara psikologis dan ideologis,”kata alumni Pendidikan Doktoral Komunikasi Unpad Bandung ini.
Ditambahkannya, meneruskan Perjuangan Maulana Syaikh merupakan pengikat kebersamaan NW dan NWDI.”Menurut saya ikatan emosional dan ideologis dalam melanjutkan perjuangan Maulana Syaikh adalah hal yang mendasar dan jauh lebih kuat dalam menjaga kebersamaan. Kekuatan ikatan ini tidak akan mudah dipisahkan atau diganggu oleh siapa pun, dan tidak akan luntur walau mereka berada pada bus atau mobil yang berbeda nama,”pungkasnya.
Sebagaimana viral di media sosial dua hari terakhir, kesepakatan damai antara dua Tuan Guru Bajang, dua Kepengurusan PB NW, dua Keluarga Besar NW, terwujud pada Selasa, 23 Maret 2021 atas mediasi Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Peristiwa yang telah ditunggu jamaah NW lebih dari seperlima abad, sejak Muktamar NW di Praya tahun 1998.(EditorMRC)
