MATARAMRADIO.COM, Mataram – Untuk mendengar permasalahan dan hambatan dari program yang digulirkan pemerintah pusat, Komisi IX DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke NTB.
Ketua tim kunjungan kerja, Ansory Siregar mengatakan ada 3 (tiga) provinsi yang menjadi konsen Komisi IX dalam kunjungan kerja kali ini yaitu Jawa Barat, Bengkulu dan NTB.
Kunker dilakukan untuk mengetahui sejauhmana program pemulihan yang dilaksanakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan upaya pemulihan ekonomi akibat Covid-19 termasuk penanganan dan penanggulangan PMI di NTB.
Dijelaskan, awal tahun 2020 kartu prakerja dimulai dengan anggaran 10 triliun rupiah. Kemudian ditambah lagi sebesar 10 Triliun rupiah sehingga menjadi 20 Triliun rupiah. Sedangkan untuk BSU sebesar 30 Triliun rupiah.
“Harapannya, anggaran tersalurkan dengan baik sehingga masyarakat yang terdampak Covid dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraanya di tengah wabah Covid,” jelasnya saat kunker ke NTB, Kamis (18/3/21).
Untuk pendataan kartu prakerja, jelas Ansory harus ada prakerja yang offline untuk masyarakat yang tidak dapat mengakses secara online. Begitupun pekerja yang tidak masuk di BPJS ketenagakerjaan harus dibuatkan strategi dan kebijakan lain.
“Aspirasi dan masukan akan kami bawa ke sidang DPR untuk diperbaiki dan disempurnakan penyalurannya,” jelas Ansory.
Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi menyampaikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di NTB, banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Termasuk pekerja yang sudah memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri terpaksa ditunda keberangkatannya.
Gita mengakui masih banyak masyarakat yang belum terjangkau program kartu prakerja akibat minimnya pemahaman dan persoalan fasilitas seperti jaringan yang tidak mendukung tuntuk mengakses secara online. Begitu juga dengan BSU, hanya pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja yang dapat padahal masih banyak pekerja yang belum terdata. “Ini harus menjadi atensi pemerintah pusat,” harap Sekda. (edy@diskominfotik_ntb/MRC)
