MATARAMRADIO.COM, Mataram – Untuk mewujudkan daerah yang bersih dan melayani sesuai visi misi, Pemerintah propinsi NTB menerapkan metode Balance Scorecard (BSC) dengan memanfaatkan aplikasi E-Kinerja yang diperkuat perjanjian kerja A3 menjadikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB sebagai ‘learning organization’ atau organisasi yang terus belajar menjadi lebih baik. “Kami memaknai penggunaan E-Kinerja bukan hanya toolsnya saja yang penting tapi alat ini bisa jadi learning organisation. Jika gagal akan ada cost of learning yang bisa dijadikan pelajaran bagi setiap OPD untuk menjadi lebih baik,” jelas Gubernur NTB, Zukkiflimansyah saat Rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi, SAKIP dan Zona Integritas NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (31/8).
Dijelaskan, untuk mewujudkan NTB menjadi daerah yang bersih dan melayani dibuktikan dengan akuntabilitas, kinerja, dan keuangan NTB dengan 9 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Mengelola aset secara Profesional, membangun Sistem Informasi Aset Pemerintah Provinsi (SIAP). Komitmen dan harmonisasi eksekutif dan legislatif dalam penetapan APBD dan pertanggungjawaban APBD secara tepat waktu. Pengelolaan Keuangan Menuju NTB online melalui pengembangan sistem pengelolaan keuangan berbasis IT dengan integrasi E-Planning, E-Budgeting (SIMDA Keuangan dan Barang), E-Samsat, E-Procurement dan SMS Gateway. Sistem Pengendalian Intern yang memadai menuju NTB Zero Temuan, Serta, Penandatangan pakta integritas Kepala OPD beserta seluruh ASN.”Semoga mendapat nilai AA,” harapnya.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi menjelaskan selain berikhtiar memiliki sistem birokrasi yang bersih dan melayani, Pemprov NTB berupaya menjadi pemerintahan yang terbuka dan transparan bagi masyarakat.
Ada empat portal yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yakni Website PPID NTB, website masing-masing OPD, aplikasi E-Sakip, serta aplikasi NTB Care dimana keluh kesah masyarakat dapat langsung ditanggapi oleh pejabat terkait.
“Gubernur, pejabat-pejabat daerah, hingga seluruh OPD agar aktif di sosial media dan bisa berinteraksi dengan masyarakat,” Jelas Gede. (novita, diskominfotikntb/MRC)
