MATARAMRADIO.COM – Komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2026 terus diperkuat melalui dukungan lintas sektor strategis.
Agenda utama tetap berfokus pada upaya memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Pada program nomor 110 hingga 118, penguatan diarahkan pada sektor energi, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup sebagai pilar utama ketahanan nasional berbasis sumber daya alam.
Penguatan Tata Kelola Energi Daerah
Melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memperoleh alokasi sebesar Rp10.143.625.219, yang terdiri dari Rp10.015.533.459 belanja operasi dan Rp128.091.760 belanja modal.
Anggaran ini difokuskan pada penguatan tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk peningkatan layanan administrasi, pengawasan teknis, serta dukungan kebijakan pengembangan energi terbarukan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendorong swasembada energi dan transisi menuju ekonomi hijau.
Optimalisasi Pengawasan dan Pengelolaan Kelautan
Di sektor kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan memperoleh dukungan melalui sejumlah program strategis.
Untuk Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dialokasikan Rp952.808.000 guna memperkuat pengawasan aktivitas pemanfaatan sumber daya laut dan mencegah praktik ilegal.
Sementara itu, Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendapatkan alokasi Rp3.675.081.000 (Rp3.248.081.000 belanja operasi dan Rp427.000.000 belanja modal). Program ini difokuskan pada penataan kawasan pesisir, rehabilitasi ekosistem, serta penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
Penguatan Perikanan Budidaya dan Tangkap
Untuk mendukung swasembada pangan berbasis kelautan, pemerintah mengalokasikan Rp3.239.508.000 pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri dari Rp2.315.508.000 belanja operasi dan Rp924.000.000 belanja modal.
Adapun Program Pengelolaan Perikanan Tangkap memperoleh Rp2.600.008.000 (Rp1.946.008.000 belanja operasi dan Rp654.000.000 belanja modal). Program ini diarahkan pada peningkatan produktivitas nelayan, perbaikan sarana prasarana, serta peningkatan mutu hasil tangkapan.
Selain itu, melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan memperoleh alokasi Rp27.562.110.877 untuk memastikan seluruh program berjalan efektif, terintegrasi, dan akuntabel.
Komitmen Konservasi dan Pengawasan Lingkungan
Pada sektor lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercatat belum memperoleh alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2026 untuk sejumlah program berikut:
- Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH
- Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
Meskipun belum terdapat alokasi pada program-program tersebut, arah kebijakan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari agenda ekonomi hijau dan penguatan daya dukung lingkungan.
Sinergi Pembangunan Berbasis Ketahanan dan Keberlanjutan
Sinkronisasi program prioritas nasional dan provinsi Tahun Anggaran 2026 menunjukkan pendekatan pembangunan yang semakin komprehensif. Sektor energi menopang kemandirian energi, sektor kelautan dan perikanan memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi biru, sementara sektor lingkungan hidup menjaga keberlanjutan ekosistem sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
Dengan dukungan anggaran yang terstruktur dan terarah, pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam membangun sistem pertahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan, produktif, dan berdaya saing tinggi.***
