MATARAMRADIO.COM – Komitmen Pemerintah Provinsi dalam menyelaraskan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2026 kembali ditegaskan melalui penguatan program sektor kehutanan pada agenda nomor 75 hingga 82.
Fokus utama tetap pada upaya memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Melalui alokasi anggaran dalam Rancangan APBD 2026, sejumlah program strategis didistribusikan kepada Balai KPH Wilayah IV, V, VI, dan VII guna memastikan pengelolaan hutan yang produktif, berkelanjutan, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
Dukungan Kelembagaan Balai KPH Wilayah IV
Balai KPH Wilayah IV memperoleh alokasi Rp66.427.000 melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Anggaran ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola organisasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi layanan administrasi dan operasional di tingkat tapak.
Penguatan kelembagaan menjadi fondasi penting agar seluruh agenda pengelolaan hutan dapat berjalan efektif dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan provinsi.
Balai KPH Wilayah V: Pemberdayaan dan Pengelolaan Berkelanjutan
Balai KPH Wilayah V mendapatkan dukungan anggaran dalam tiga program utama:
- Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan sebesar Rp30.785.000.
- Program Pengelolaan Hutan sebesar Rp106.504.856.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp62.760.000.
Melalui kombinasi program tersebut, KPH Wilayah V diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan, memperkuat perlindungan kawasan, serta mendorong pemanfaatan hasil hutan secara lestari. Pendekatan ini sejalan dengan konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru yang menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas utama.
Balai KPH Wilayah VI: Optimalisasi Fungsi Produksi dan Konservasi
Balai KPH Wilayah VI turut memperoleh alokasi signifikan pada tiga program strategis, yakni:
- Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan sebesar Rp30.785.000.
- Program Pengelolaan Hutan sebesar Rp123.893.851.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp29.640.000.
Dengan dukungan ini, KPH Wilayah VI diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dan konservasi hutan secara seimbang. Program pengelolaan hutan menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas sumber daya air, mencegah degradasi lahan, serta mendukung swasembada pangan berbasis agroforestri.
Balai KPH Wilayah VII: Fokus Pemberdayaan Masyarakat
Sementara itu, Balai KPH Wilayah VII memperoleh alokasi Rp30.785.000 melalui Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.
Program ini menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat sekitar hutan agar mampu mengembangkan usaha produktif berbasis hasil hutan bukan kayu, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, serta memperluas akses pasar melalui pendekatan ekonomi kreatif.
Mendorong Ketahanan Nasional Berbasis Sumber Daya Hutan
Sinkronisasi program prioritas nasional dan provinsi Tahun Anggaran 2026 menunjukkan bahwa sektor kehutanan tetap menjadi pilar penting dalam mendukung ketahanan nasional. Melalui pemberdayaan masyarakat, pengelolaan kawasan berkelanjutan, serta penguatan kelembagaan, pemerintah daerah mempertegas arah pembangunan yang berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan.
Alokasi anggaran pada Balai KPH Wilayah IV hingga VII ini bukan sekadar pembiayaan rutin, melainkan investasi strategis dalam membangun ketahanan pangan, energi terbarukan, konservasi air, serta penguatan ekonomi hijau dan biru di tingkat daerah.
Dengan sinergi yang terbangun antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat provinsi, sektor kehutanan diharapkan semakin adaptif, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. ***
