Sinkronisasi Program Prioritas Nasional–Provinsi 2026 Perkuat Iklim Usaha dan Perluasan Kesempatan Kerja (Bagian 18)

MATARAMRADIO.COM – Pemerintah Provinsi terus mengakselerasi sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Tahun Anggaran 2026, khususnya pada agenda strategis pengembangan infrastruktur, peningkatan lapangan kerja berkualitas, dorongan kewirausahaan, serta penguatan industri kreatif dan agromaritim melalui peran aktif koperasi.

Langkah ini diwujudkan melalui sejumlah program lintas perangkat daerah yang fokus pada penciptaan iklim usaha kondusif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Penyederhanaan Perizinan dan Penguatan Dunia Usaha
Dalam rangka mendorong pertumbuhan usaha dan investasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp20 juta.

BACA JUGA:  HBK Peduli dan Partai Gerindra Komitmen Perhatikan Kesehatan Masyarakat di Mataram

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemudahan layanan perizinan, memperluas basis pelaku usaha formal, serta memperkuat daya saing sektor industri dan perdagangan daerah.

Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
Sektor ketenagakerjaan menjadi fokus utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran signifikan untuk berbagai program strategis.

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp567 juta, yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan daya saing tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.

BACA JUGA:  Ucapan Selamat Memperingati Nuzulul Quran 1446 H Dari Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

Sementara itu, Program Penempatan Tenaga Kerja dengan alokasi Rp184,65 juta difokuskan untuk memperluas akses pencari kerja terhadap peluang kerja, baik di dalam maupun luar daerah.

Penguatan Perencanaan dan Tata Kelola Ketenagakerjaan
Untuk mendukung keberlanjutan kebijakan ketenagakerjaan, Program Perencanaan Tenaga Kerja juga dijalankan dengan anggaran sebesar Rp43,6 juta. Program ini berperan penting dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan berbasis data dan proyeksi kebutuhan tenaga kerja.

Selain itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp21,93 miliar. Anggaran ini digunakan untuk memperkuat tata kelola organisasi, pelayanan publik, serta efektivitas pelaksanaan seluruh program ketenagakerjaan.

BACA JUGA:  Laporan Realisasi APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024: Wujud Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Bagian 7)

Komitmen Mewujudkan Lapangan Kerja Berkualitas
Melalui sinkronisasi program ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta memperkuat iklim usaha yang berdaya saing.

Sinergi antara kebijakan nasional dan daerah diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi penurunan pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan struktur ekonomi daerah yang berkelanjutan pada tahun anggaran 2026. ***