MATARAMRADIO.COM- Pemerintah Provinsi terus menunjukkan komitmennya dalam menyelaraskan Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Tahun Anggaran 2026, khususnya pada agenda strategis memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Keselarasan kebijakan ini diwujudkan melalui berbagai program lintas perangkat daerah, mulai dari riset dan inovasi hingga pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya kehutanan yang berkelanjutan.
Penguatan Riset dan Inovasi Daerah
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Program ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp475 juta, yang terdiri atas belanja operasi dan belanja modal.
Program ini diarahkan untuk memperkuat basis kebijakan pembangunan berbasis data, riset, dan inovasi daerah sebagai fondasi kemandirian ekonomi dan daya saing provinsi di tengah tantangan global.
Pengelolaan dan Konservasi Kehutanan
Di sektor kehutanan, sejumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) turut berperan dalam mendukung prioritas nasional. Meski beberapa program pengelolaan hutan dan penunjang urusan pemerintahan daerah belum dialokasikan anggaran pada tahun 2026, langkah ini tetap menjadi bagian dari perencanaan strategis jangka menengah.
Sementara itu, Balai KPH Wilayah I mendapatkan alokasi anggaran untuk beberapa program prioritas, di antaranya:
• Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan, serta Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan anggaran sebesar Rp180,78 juta, yang difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat sekitar hutan.
• Program Pengelolaan Hutan sebesar Rp27,5 juta, guna mendukung pengelolaan kawasan hutan yang lestari.
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan alokasi Rp114,7 juta, untuk memperkuat tata kelola dan pelayanan kelembagaan.
Komitmen Pembangunan Berkelanjutan
Sinkronisasi program ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional, sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan seimbang antara aspek keamanan, kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan peran perangkat daerah, diharapkan Program Prioritas Tahun Anggaran 2026 mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta memperkuat posisi daerah dalam mendukung visi pembangunan nasional. ***
