MATARAMRADIO.COM – Pemerintah Provinsi terus menyelaraskan Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong pertumbuhan kewirausahaan, industri kreatif, dan agromaritim industri berbasis koperasi.
Dalam sinkronisasi tersebut, sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan permukiman mendapatkan perhatian serius melalui sejumlah program strategis lintas perangkat daerah.
Pemasaran Pariwisata Diperkuat Lebih dari Rp5,1 Miliar
Untuk meningkatkan daya saing dan visibilitas destinasi unggulan daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalokasikan anggaran sebesar Rp5.140.828.400 melalui Program Pemasaran Pariwisata. Program ini diarahkan untuk memperluas promosi destinasi, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta mendorong perputaran ekonomi lokal yang berdampak langsung pada pelaku usaha pariwisata dan UMKM.
Perlindungan HKI dan SDM Ekraf Terus Dikembangkan
Penguatan ekosistem ekonomi kreatif juga dilakukan melalui:
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan anggaran Rp417.388.500,
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp466.715.500.
Kedua program ini fokus pada peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, perlindungan karya lokal, serta penciptaan produk kreatif bernilai tambah yang berdaya saing.
Daya Tarik Destinasi Wisata Terus Ditingkatkan
Melalui Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, pemerintah mengalokasikan total anggaran Rp1.624.939.400, terdiri dari belanja operasi Rp1.537.939.400 dan belanja modal Rp87.000.000. Program ini ditujukan untuk penataan, pengembangan fasilitas pendukung, serta peningkatan kualitas destinasi agar semakin menarik dan nyaman bagi wisatawan.
Penataan Kawasan Permukiman Dukung Infrastruktur Dasar
Selain sektor pariwisata, perhatian juga diberikan pada peningkatan kualitas hunian masyarakat. Program Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapatkan alokasi anggaran Rp1.451.000.000. Program ini diharapkan mampu mendorong lingkungan permukiman yang layak, sehat, dan terintegrasi dengan pembangunan wilayah.
Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan
Keseluruhan program tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengakselerasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sinkronisasi prioritas nasional dan provinsi diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2026. (***)
