MATARAMRADIO.COM -Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat sinergi pembangunan pusat dan daerah melalui sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Salah satu fokus utama yang diusung adalah melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam (SDA) guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Sinkronisasi ini menjadi bukti komitmen Pemprov NTB dalam menerjemahkan agenda strategis nasional ke dalam program nyata di daerah, yang dilaksanakan oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Hilirisasi SDA Diperkuat di Berbagai Sektor
Dalam mendukung agenda hilirisasi SDA, sejumlah program strategis dialokasikan dalam APBD 2026. Di sektor infrastruktur pendukung, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan oleh Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp48,71 juta, seluruhnya pada belanja operasi.
Masih oleh SKPD yang sama, Program Penyelenggaraan Jalan dialokasikan sebesar Rp50,44 juta, sebagai bagian dari dukungan terhadap konektivitas wilayah dan kelancaran distribusi hasil produksi berbasis SDA.
Penguatan Industri dan Produk Daerah
Upaya meningkatkan daya saing industri lokal juga dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp412,01 juta.
Selain itu, Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah juga melaksanakan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan total anggaran Rp195,5 juta, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp82,5 juta dan belanja modal Rp113 juta. Program ini diarahkan untuk memperkuat perencanaan industri daerah serta mendorong peningkatan kualitas dan kemasan produk unggulan NTB.
Sektor Perikanan dan Industri Pengolahan
Di sektor kelautan dan perikanan, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp200 juta. Program ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil perikanan serta memperluas akses pasar bagi produk perikanan lokal.
Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjalankan Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan alokasi anggaran sebesar Rp150 juta, sebagai langkah penguatan tata kelola industri dan kemudahan berusaha di daerah. Adapun Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional pada tahun anggaran 2026 belum dialokasikan anggaran.
Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi
Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Provinsi NTB ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus mengoptimalkan potensi lokal. Melalui penguatan hilirisasi SDA, peningkatan industri pengolahan, serta dukungan infrastruktur dan pemasaran, APBD NTB 2026 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. ***
