MATARAMRADIO.COM – Pemerintah Provinsi NTB terus mempertegas komitmennya dalam menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2026, khususnya dalam agenda strategis memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Sinkronisasi ini diwujudkan melalui dukungan anggaran yang terarah pada penguatan kelembagaan, riset dan inovasi, peningkatan kualitas layanan laboratorium kesehatan, serta transformasi pendidikan berbasis teknologi informasi.
Penguatan Kapasitas Aparatur dan SDM Daerah
Salah satu pilar utama pembangunan SDM adalah peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, dialokasikan anggaran sebesar Rp17,31 miliar.
Anggaran ini difokuskan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan kompetensi ASN, serta penguatan manajemen talenta aparatur. Peningkatan kualitas SDM birokrasi menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Pemerintah menyadari bahwa birokrasi yang kompeten dan berintegritas merupakan kunci keberhasilan seluruh agenda pembangunan, termasuk dalam mendorong inovasi daerah dan pelayanan berbasis digital.
Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah
Selain peningkatan kapasitas aparatur, pembangunan SDM juga diperkuat melalui pengembangan sains, riset, dan inovasi. Badan Riset dan Inovasi Daerah memperoleh alokasi anggaran untuk dua program utama.
Pertama, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan anggaran Rp351 juta. Program ini bertujuan menghasilkan kajian ilmiah dan rekomendasi kebijakan berbasis data, sehingga setiap perencanaan pembangunan memiliki landasan akademik yang kuat.
Kedua, Program Riset dan Inovasi Daerah dengan alokasi Rp750 juta, serta tambahan Rp125 juta pada unit Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi. Program ini diarahkan untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha dalam menciptakan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Penguatan riset dan inovasi menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Dengan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy), kebijakan publik diharapkan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Peningkatan Mutu Layanan Laboratorium Kesehatan
Di sektor kesehatan, penguatan layanan laboratorium menjadi prioritas penting. Melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi, dialokasikan anggaran sebesar Rp4,77 miliar, yang terdiri dari belanja operasi Rp4,29 miliar dan belanja modal Rp475,87 juta.
Anggaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengujian laboratorium, penguatan sistem kalibrasi alat kesehatan, serta pemeliharaan dan pengadaan peralatan penunjang.
Keberadaan laboratorium kesehatan yang andal sangat penting dalam menjamin mutu layanan kesehatan, mendukung deteksi dini penyakit, serta memastikan standar keselamatan dan kualitas pelayanan medis. Penguatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan ketahanan sistem kesehatan daerah.
Transformasi Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi
Dalam bidang pendidikan, pemerintah provinsi mendorong transformasi digital melalui penguatan teknologi informasi dan sistem data pendidikan.
Melalui Program Pengelolaan Pendidikan pada Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan, dialokasikan anggaran sebesar Rp200 juta. Program ini diarahkan untuk meningkatkan tata kelola data pendidikan, pengembangan sistem informasi, serta mendukung integrasi data sekolah secara lebih akurat dan transparan.
Selain itu, Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan juga memperoleh alokasi Rp139,36 juta dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi guna mendukung operasional kelembagaan dan penguatan infrastruktur pendukung.
Transformasi digital dalam pendidikan menjadi kebutuhan mendesak di era teknologi. Sistem data yang terintegrasi tidak hanya membantu perencanaan kebijakan pendidikan, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan layanan pendidikan.
Pembangunan SDM Inklusif dan Berkeadilan
Keseluruhan program yang diselaraskan dalam APBD 2026 ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun SDM yang unggul, inovatif, dan inklusif. Pembangunan tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi aparatur, tetapi juga memperhatikan penguatan riset, peningkatan mutu layanan kesehatan, serta transformasi pendidikan berbasis teknologi.
Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan SDM sebagai faktor kunci daya saing daerah dan bangsa. Penguatan peran perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas juga menjadi bagian integral dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dengan dukungan anggaran yang terencana dan terukur, Pemerintah Provinsi optimistis bahwa Tahun Anggaran 2026 akan menjadi momentum percepatan pembangunan SDM yang berkualitas, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menjawab tantangan global.
Sinkronisasi antara prioritas nasional dan prioritas provinsi bukan sekadar formalitas perencanaan, melainkan langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.***
