MATARAMRADIO.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merinci alokasi belanja modal dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rincian tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur, pengadaan aset strategis, serta peningkatan pelayanan publik.
Dalam dokumen anggaran yang tertuang pada ketentuan pasal-pasal belanja daerah, belanja modal menjadi salah satu komponen penting yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pelayanan dasar masyarakat.
Belanja Modal Tanah Capai Rp102,3 Miliar
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp102.395.538.573,00. Anggaran ini dialokasikan untuk mendukung kebutuhan lahan dalam rangka pembangunan fasilitas publik, sarana pelayanan, serta penguatan aset milik pemerintah daerah.
Pengadaan tanah menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan, terutama dalam mendukung proyek-proyek prioritas daerah yang membutuhkan kepastian ketersediaan lahan.
Pengadaan Peralatan dan Mesin Rp62,9 Miliar
Sementara itu, belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.905.490.093,00. Anggaran ini diperuntukkan bagi pengadaan berbagai sarana penunjang operasional pemerintahan, termasuk alat-alat kerja teknis dan fasilitas pendukung pelayanan publik.
Investasi pada peralatan dan mesin dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas layanan kepada masyarakat.
Gedung dan Bangunan Rp105,5 Miliar
Untuk belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp105.512.655.672,00.
Anggaran tersebut diarahkan pada pembangunan maupun rehabilitasi gedung perkantoran, fasilitas pelayanan kesehatan, sarana pendidikan, dan infrastruktur publik lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp83,9 Miliar
Pembangunan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian serius. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.976.794.868,00.
Alokasi ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung sektor pertanian melalui penguatan sistem irigasi.
Aset Tetap Lainnya Rp552 Juta
Adapun belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp552.176.100,00. Meskipun nilainya relatif lebih kecil dibandingkan pos lainnya, anggaran ini tetap memiliki peran dalam melengkapi kebutuhan aset daerah yang bersifat khusus.
Belanja Tidak Terduga Rp30 Miliar
Selain belanja modal, dalam Pasal 10 disebutkan bahwa anggaran belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00.
Belanja tidak terduga ini disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti bencana alam, kondisi darurat, maupun kebijakan strategis yang membutuhkan respons cepat pemerintah daerah.
Belanja Transfer Rp239 Miliar
Pada Pasal 11, anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp239.054.434.721,00, yang terdiri atas:
• Belanja bagi hasil
• Belanja bantuan keuangan
Untuk belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.342.296.021,00.
Belanja transfer ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pemerataan pembangunan dan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa maupun entitas lainnya.
Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas
Melalui perincian anggaran ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Setiap alokasi anggaran dirancang untuk memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
BKAD Lombok Barat sebagai perangkat daerah yang mengelola keuangan dan aset daerah terus memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah.
Dengan struktur belanja yang terencana dan terukur, APBD 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Lombok Barat. ***
