MATARAMRADIO.COM – Pemerintah Provinsi terus memastikan keselarasan antara Prioritas Pembangunan Nasional dan kebijakan daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Agenda strategis yang diusung tetap berfokus pada penguatan sistem pertahanan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Pada program nomor 101 hingga 109, penguatan diarahkan pada unit pelaksana teknis sektor kelautan, perikanan, dan energi sebagai pilar penting pembangunan berkelanjutan.
Penguatan Tata Kelola Kelautan Wilayah Sumbawa
Melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat memperoleh alokasi sebesar Rp576.400.875, terdiri dari Rp526.560.875 belanja operasi dan Rp49.840.000 belanja modal.
Anggaran ini difokuskan pada penguatan tata kelola kelembagaan, dukungan operasional pengawasan wilayah pesisir, serta peningkatan layanan teknis pengelolaan sumber daya kelautan. Sementara itu, untuk Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, belum terdapat alokasi anggaran pada tahun berjalan.
Dukungan Pengembangan Perikanan Budidaya
Pada sektor budidaya, Balai Pengembangan Perikanan Budidaya memperoleh alokasi Rp26.765.000 melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi, pembinaan teknis pembudidaya, serta optimalisasi komoditas unggulan daerah.
Adapun untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada balai tersebut, serta pada Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Laut dan Payau Labuan Lalar, belum terdapat alokasi anggaran dalam Rancangan APBD 2026.
Penguatan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
Di sektor energi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memperoleh dukungan melalui sejumlah program strategis.
Untuk Program Pengelolaan Aspek Kegeologian, dialokasikan Rp93.696.170 guna mendukung pemetaan potensi geologi serta mitigasi risiko kebencanaan berbasis geologi.
Selanjutnya, Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan mendapatkan Rp76.752.000, sebagai bagian dari komitmen transisi energi menuju sumber energi ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Pada sektor kelistrikan, melalui Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, dialokasikan Rp274.722.350 guna mendukung peningkatan layanan dan pengawasan sistem kelistrikan daerah.
Sementara itu, Program Pengelolaan Mineral dan Batubara memperoleh Rp413.398.100 untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan serta berorientasi pada kepentingan daerah.
Sinergi Menuju Ekonomi Hijau dan Biru
Sinkronisasi program prioritas nasional dan provinsi Tahun Anggaran 2026 menunjukkan komitmen yang konsisten dalam membangun sektor kelautan dan energi sebagai penggerak utama ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Melalui penguatan tata kelola kelautan, peningkatan kapasitas budidaya perikanan, serta optimalisasi pengelolaan energi dan sumber daya mineral, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan ketahanan nasional.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan kemandirian daerah berbasis potensi sumber daya alam yang dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. ***
