MATARAMRADIO.COM – Upaya menyelaraskan Prioritas Pembangunan Nasional dengan program prioritas provinsi terus diperkuat pada Tahun Anggaran 2026.
Fokus utama tetap pada agenda strategis: memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Pada tahapan nomor 83 hingga 91, penguatan dilakukan melalui intervensi program di sektor kehutanan, lingkungan hidup, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Seluruh alokasi tercantum dalam Rancangan APBD 2026 dengan penekanan pada belanja operasi dan sebagian kecil belanja modal.
Balai KPH Wilayah VII: Penguatan Pengelolaan dan Tata Kelola
Balai KPH Wilayah VII memperoleh alokasi Rp96.613.383 melalui Program Pengelolaan Hutan. Anggaran ini diarahkan pada perlindungan kawasan, penataan blok pengelolaan, serta optimalisasi pemanfaatan hasil hutan secara lestari.
Selain itu, dukungan sebesar Rp54.765.000 melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memperkuat aspek kelembagaan dan administrasi agar pelaksanaan program berjalan efektif dan akuntabel.
Kombinasi program ini menempatkan KPH Wilayah VII sebagai salah satu simpul penting dalam mendukung ekonomi hijau berbasis pengelolaan hutan berkelanjutan.
Balai KPH Wilayah VIII: Pemberdayaan dan Konservasi Berkelanjutan
Balai KPH Wilayah VIII juga mendapatkan dukungan melalui tiga program strategis:
- Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan sebesar Rp30.785.000.
- Program Pengelolaan Hutan sebesar Rp82.074.406.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp36.440.000.
Intervensi ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat sekitar kawasan hutan sekaligus menjaga fungsi ekologis kawasan sebagai penyangga sumber daya air dan pengendali degradasi lingkungan.
Pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting dalam mendorong swasembada pangan dan energi berbasis agroforestri serta hasil hutan bukan kayu.
Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Komitmen terhadap kualitas lingkungan hidup diperkuat melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Balai Laboratorium Lingkungan dengan alokasi Rp375.000.000.
Program ini difokuskan pada pengujian kualitas lingkungan, pemantauan parameter pencemaran, serta penguatan sistem pengawasan. Upaya ini menjadi bagian integral dalam menjaga daya dukung lingkungan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di Balai Laboratorium Lingkungan tidak terdapat alokasi anggaran pada tahun ini.
Penguatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
Dalam mendukung ekonomi biru dan ketahanan pangan berbasis kelautan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan melalui Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan sebesar Rp118.996.800, yang terdiri atas Rp116.756.800 belanja operasi dan Rp2.240.000 belanja modal.
Program ini diarahkan pada peningkatan mutu produk perikanan, pengujian kualitas, serta penguatan daya saing hasil perikanan di pasar domestik maupun ekspor.
Adapun pada Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram, belum terdapat alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2026.
Sinergi Menuju Ketahanan Nasional
Sinkronisasi program prioritas nasional dan provinsi tahun 2026 menunjukkan pendekatan pembangunan yang semakin terintegrasi. Kehutanan, lingkungan hidup, dan perikanan tidak lagi dipandang sebagai sektor terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan ekosistem pembangunan yang saling mendukung.
Melalui penguatan pengelolaan hutan, pengendalian pencemaran, serta peningkatan mutu hasil perikanan, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa agenda swasembada pangan, energi, dan air dapat terwujud secara berkelanjutan.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen bahwa pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru bukan sekadar wacana, tetapi diimplementasikan secara konkret melalui kebijakan anggaran yang terukur dan terarah. ***
