MATARAMRADIO.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung prioritas pembangunan nasional, khususnya pada upaya pengembangan infrastruktur, peningkatan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, industri kreatif, serta pengembangan agromaritim industri berbasis koperasi.
Komitmen tersebut tercermin dalam Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Tahun Anggaran 2026, yang salah satunya difokuskan pada sektor ketenagakerjaan dan keselamatan kerja melalui peran Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Fokus Penguatan Tata Kelola Ketenagakerjaan
Melalui sejumlah program strategis, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran untuk mendukung fungsi pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja sebagai fondasi terciptanya iklim kerja yang sehat, aman, dan produktif. Program ini diharapkan mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih berkualitas sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah.
Rincian Alokasi Anggaran
Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, alokasi anggaran belanja difokuskan pada belanja operasi tanpa belanja modal, belanja tidak terduga, maupun transfer. Adapun rincian program dan anggaran sebagai berikut:
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok
Dialokasikan anggaran sebesar Rp125.856.700, yang sepenuhnya digunakan untuk belanja operasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.
• Program Pengawasan Ketenagakerjaan
Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa
Mendapat alokasi anggaran sebesar Rp39.499.690, difokuskan pada belanja operasi.
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa
Dialokasikan anggaran sebesar Rp44.429.700 untuk belanja operasi.
• Program Pengawasan Ketenagakerjaan
Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok
Dialokasikan anggaran sebesar Rp49.999.850, seluruhnya untuk belanja operasi.
• Program Pengawasan Ketenagakerjaan
Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa
Mendapat alokasi anggaran sebesar Rp39.499.940 untuk mendukung kegiatan operasional pengawasan.
Dorong Ekonomi Produktif dan Berkelanjutan
Melalui penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan dan K3, pemerintah daerah berharap tercipta lingkungan kerja yang aman dan kondusif, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi produktif, pengembangan industri kreatif, serta penguatan sektor agromaritim di sentra-sentra produksi.
Sinkronisasi program ini menjadi bukti bahwa pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya berorientasi pada kuantitas lapangan kerja, tetapi juga pada kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi pada tahun 2026.
