MATARAMRADIO.COM, Mataram – Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah mengatakan pondok pesantren memiliki peran luar biasa dalam pembangunan, tidak hanya pendidikan tapi juga sosial, agama bahkan pemberdayaan ekonomi.
Dijelaskan, pendidikan enterpreneurship di lingkungan pesantren sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi sangat dimungkinkan karena modal disiplin dan potensi sumberdaya yang produktif.
“Mengajarkan hal hal positif sangat mudah di pondok pesantren karena terbiasa dengan disiplin”, ujar Wagub. saat peluncuran 10.000 agen pos di 10.000 pondok pesantren se-Indonesia di Pondok Pesantren Nurul Haramain, Narmada, Lombok Barat, Jumat (30/4/21).
Wagub menilai, strategi pelayanan pos langsung di pesantren pesantren adalah langkah cerdas karena potensi distribusi logistik yang besar. Terlebih, dipilihnya Nurul Haramain yang sudah memiliki reputasi baik dalam pengembangan enterpreneurship santrinya menjadi pasar tetap yang besar.
Wagub berharap kerjasama antara PT Pos dan para santri dalam mengelola agen pos membuahkan hasil yang bermanfaat untuk santri, pondok pesantren dan masyarakat.
“Kita semua percaya, santri dan lulusannya adalah orang yang memiliki mindset yang selalu berkembang dan menyesuaikan dengan keadaan zaman sehingga tak mudah tergoda dan kalah oleh tantangan dan rintangan di era sekarang”, terang Wagub.
Program 10.000 agen pos adalah program kemitraan pelayanan jasa kurir dan pengiriman barang. Kounter pelayanan yang dikelola oleh para santri dengan fasilitas yang disediakan oleh PT POS. Nantinya, fasilitas ini tidak hanya terbatas pada pickup dan delivery tapi lebih luas membangun jaringan distribusi bagi penjualan produk UKM pesantren maupun sekitar pesantren.
Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT POS Indonesia, Siti Khoiriana, selain sebagai upaya mendekatkan layanan PT Pos kepada masyarakat dalam persaingan bisnis jasa kurir. Pihak PT POS juga menjadi mitra pengembangan bisnis sampai jaringan pemasaran luar negeri. Ia yakin program ini berjalan karena didukung pasar jasa logistik para santri yang lintas daerah. (jm/MRC)
