Banjir Tetap Mengancam Jika Pemerintah tidak Meregulasi Monokultur Lahan tidak Datar


“300 ribu hektar di luar kawasan hutan dan 200 ribu hektar di dalam kawasan hutan,” katanya, Senin 2 September 2024.

BACA JUGA:  ASN Kemenag Jadi Perekat Keberagaman


Luasnya lahan kritis di NTB, jelas Julmansyah didorong oleh besarnya porsi kebijakan monokultur di lahan tidak datar.
“Kondisi tersebut memicu terus terjadinya banjir di NTB,” katanya.


Agar masalah banjir bisa diminimalisir, jelas Julmansyah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menawarkan konsep agroforestry yakni menggabungkan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian.


“Agrofotestry menjadi jalan tengah dari dua sektor yakni sektor pertanian dan sektor kehutanan,” katanya..

BACA JUGA:  Meningkat Trend Suspek DBD di KLU, Ini Penjelasan Kadikes NTB!


Menurut Julmansyah, penggunaan lahan hutan sebagai lahan pertanian bisa dibendung jika pemerintah kabupaten dan pemerintah propinsi secara bersama-sama membenahi lahan kritis yang ada.***